Merdeka.com - Pemerintahan Iran berencana menggunakan teknologi pengenalan wajah di transportasi publik untuk mengidentifikasi perempuan yang tidak memakai hijab.

Menteri Amar Maruf Nahi Munkar Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani mengumumkan dalam wawancara baru-baru ini, pemerintah berencana menggunakan teknologi pengawasan terhadap perempuan di tempat-tempat umum, menyusul dekrit baru yang ditandatangani oleh presiden negara itu, Ibrahim Raisi, tentang aturan pakaian wanita.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (6/9), keputusan tersebut ditandatangani pada 15 Agustus, sebulan setelah “Hari Hijab dan Kesucian” nasional 12 Juli. Aturan itu memicu protes kaum hawa di seluruh negeri dan mereka mengunggah video diri mereka di media sosial dengan rambut terbuka di jalan-jalan, di bus dan kereta.

Dalam beberapa pekan terakhir, pihak berwenang Iran telah melakukan serangkaian penangkapan, penahanan dan pengakuan paksa di televisi terhadap beberapa perempuan yang melanggar keputusan tersebut.

“Pemerintah Iran, sejak lama memiliki ide menggunakan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang-orang yang melanggar hukum,” kata Azadeh Akbari, seorang peneliti di Universitas Twente, Belanda.

Jilbab atau hijab, penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan muslim, diwajibkan setelah Revolusi Iran pada 1979. Namun, selama beberapa dasawarsa sejak itu, sebagian perempuan Iran menolak aturan tersebut.

Sejumlah perempuan yang ditangkap karena menentang aturan baru itu diketahui identitasnya setelah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan mereka dilecehkan di kendaraan umum karena tidak mengenakan jilbab dengan benar.

Sepideh Rashno, 28 tahun, ditangkap setelah sebuah video beredar di media sosial tentang dirinya dicaci maki karena "pakaian yang tidak pantas" oleh sesama penumpang. Dia kemudian dipaksa turun penumpang lain.

Menurut kelompok hak asasi manusia Hrana, Rashno dipukuli setelah ditangkap dan kemudian dipaksa meminta maaf di televisi kepada penumpang yang melecehkannya.

Sejak 2015, pemerintah Iran menerapkan kartu identitas biometrik yang dilengkapi sebuah chip berisi data seperti iris mata, sidik jari dan foto wajah.

Para peneliti khawatir informasi ini sekarang akan digunakan dengan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang-orang yang melanggar aturan berpakaian yang berlaku, baik di jalanan maupun di dunia maya.

“Sebagian besar data penduduk Iran sekarang berada di bank data biometrik nasional ini, karena banyak layanan publik menjadi bergantung pada ID biometrik,” kata Akbari.“Pemerintah punya akses ke semua wajah; mereka tahu dari mana orang-orang berasal dan mereka dapat dengan mudah menemukannya. Seseorang dalam video viral dapat diidentifikasi dalam hitungan detik.”

Reporter Magang: Gracia Irene