Merdeka.com - Kembali Indonesia dikejutkan dengan disanderanya tujuh anak buah kapal Charles 001 milik perusahaan Rusianto Bersaudara di perairan selatan Filipina. Kapal yang membawa batubara tersebut sedang berlayar kembali ke Indonesia dari Cagayan, Mindanao, Filipina.

Penculikan ini tentunya membuat Indonesia kembali 'kecolongan'. Bagaimana tidak? Penyanderaan ABK Indonesia oleh kelompok bersenjata ini merupakan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu empat bulan terakhir.

Namun kali ini, penyanderaan terjadi karena ulah perusahaan yang tiba-tiba saja lewat 'jalur tengkorak', padahal pihak perusahaan telah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan melewati jalur selatan Filipina. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Perhubungan telah meminta kapal-kapal yang mengirimkan batu bara agar tidak melewati wilayah itu, dengan moratorium.

Dari Kementerian perhubungan sendiri, disebutkan kapal-kapal berbendera Indonesia dilarang lewat jalur selatan FIlipina. Untuk mengirimkan batu bara, jalur yang ditempuh selama moratorium berlangsung adalah lewat utara, yakni Laut China Selatan.

Sayangnya, moratorium ini tidak diindahkan perusahaan demi bisnis belaka.

Demi menyelesaikan masalah ini, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi bertolak ke Filipina beberapa hari lalu. Sekalian berkenalan dengan Menlu Filipina yang baru dilantik, Perfecto Yasay Jr, Menlu Retno membahas masalah pembebasan sandera asal Indonesia.

Disamping itu, mantan Dubes RI untuk Belanda ini juga menyepakati penguatan kerja sama dan keamanan di Laut Sulu dengan mempercepat penerapan Sea Lane Corridor. Kebijakan tersebut sebelumnya telah dibahas oleh menlu dan menteri pertahanan ketiga negara terkait, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Yang jadi pertanyaan, apa itu Sea Lane Corridor?

Menjawab pertanyaan ini, juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Nasir menjelaskan Sea Lane Corridor merupakan jalur pelayaran aman dan dapat dilintasi kapal-kapal perdagangan. Jalur tersebut terbentang sepanjang Laut Sulawesi hingga perairan selatan Filipina.

"Dalam konteks seperti ini, ada satu jalur yang akan dijaga, yaitu antara Laut Sulawesi dan Filipina bagian selatan. Di jalur ini, kapal yang bergerak di bidang perdagangan bisa melewati jalur tersebut," ujar pria akrab disapa Tata kepada merdeka.com, Sabtu (3/7).

Tata menuturkan, Sea Lane Corridor ini akan terus dijaga, dipatroli, sehingga bisa terdeteksi apabila ada kapal yang mau merampok.

Kapal-kapal perdagangan, lanjut Tata, diwajibkan melewati jalur tersebut.

"Iya. (Kapal) diwajibkan lewat situ, jadi bisa terpantau dan akan cenderung lebih aman," sambungnya.

Pembentukan Sea Lane Corridor ini tentunya mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jarak dan keamanan.

"Pasti ada pemotongan jalur supaya lebih hemat. Tentunya pembentukan jalur ini mempertimbangkan beberapa aspek dari segi jarak dan keamanan. Ini jalur yang paling gampang dipantau karena akses kapal untuk lewat sangat gampang," ucapnya.

Kepala Biro Administrasi Menteri (BAM) Kemlu ini juga menegaskan, akan ada patroli dari tiga negara yang melakukan trilateral di Yogyakarta di jalur tersebut, sehingga dapat dikatakan jalur yang aman.

"Jadi nanti ada patroli dari Malaysia, Indonesia dan Filipina yang selalu berpatroli, sehingga jadi lebih aman kalau kapal-kapal kargo yang pulang-pergi, nanti gampang dimonitor," imbuhnya.