Ini Alasan AS Tak Jatuhkan Sanksi kepada Pangeran Muhammad bin Salman

Selasa, 2 Maret 2021 10:07 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Pada Senin, pemerintahan Presiden Joe Biden membela keputusannya tak menjatuhkan sanksi pada Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.

Berdasarkan laporan intelijen AS yang dirilis pada Jumat, MBS disebut menyetujui operasi pembunuhan Khashoggi. Kolumnis The Washington Post itu dibunuh dan dimutilasi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 saat mengurus dokumen pernikahannya.

“Kami berusaha menempatkan hubungan AS-Saudi pada posisi yang tepat,” jelas juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price dalam konferensi pers di Washington, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (2/3).

Price menambahkan, pemerintahan Biden berusaha untuk “merekalibrasi”, bukan “merusak” hubungan AS-Saudi.

Price juga menyampaikan, jika pemerintahan Biden melakukan “sesuatu yang lebih dramatis dan sesuatu yang lebih drastis” dengan menjatuhkan sanksi pada MBS, itu akan memperkecil pengaruh AS di Riyadh.

Keputusan pemerintah AS tak menghukum MBS menuai kritik tajam dari Washington Post.
Fred Ryan dari Washington Post menuduh Biden melanggar janji kampanyenya untuk membuat rezim Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.

Pada 26 Februari, Departemen Luar Negeri AS memasukkan 76 warga Saudi dalam daftar hitam kunjungan dan Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, kecuali MBS.

Sanksi tersebut diumumkan setelah Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) merilis laporan tidak diklasifikasikan yang disiapkan CIA dan biro mata-mata AS lainnya yang menyebutkan MBS bertanggung jawab atas operasi pembunuhan Khashoggi.

“Pilihan yang dibuat Riyadh akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi kawasan itu,” kata Price.

“Tujuan kami dalam semua ini adalah untuk dapat membentuk pilihan-pilihan itu ke depan. Itulah mengapa kami membicarakan hal ini bukan sebagai perpecahan tetapi sebagai kalibrasi untuk memastikan bahwa kami mempertahankan pengaruh tersebut dalam apa yang kami butuhkan untuk kepentingan kami sendiri. ”

2 dari 2 halaman

Price mengatakan, sejak Joe Biden terpilih sebagai Presiden AS, Riyadh telah mengambil langkah tepat dengan membebaskan aktivis hak-hak perempuan, Loujain al-Hathloul, termasuk mengakhiri blokade Saudi terhadap Qatar.

Laporan ODNI mengatakan badan intelijen AS telah menyimpulkan lebih dari satu tahun yang lalu bahwa MBS menyetujui operasi oleh pasukan pengawalnya untuk menangkap atau membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.

Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak laporan tersebut, menyebutnya tak akurat. Pejabat Saudi juga telah membantah keterlibatan MBS dalam pembunuhan Khashoggi.

Pada Senin, ODNI menyampaikan pihaknya telah menghapus tiga nama dari 21 orang yang diidentifikasi dalam laporan asli terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Abdulla Mohammed Alhoeriny, Yasir Khalid Alsalem, dan Ibrahim al-Salim tak terdaftar dalam versi revisi laporan ODNI yang diunggah dalam situs web badan lembaga tersebut.

“Kami mengunggah dokumen revisi di situs web karena yang asli berisi tiga nama yang seharusnya tidak terdaftar,” jelas juru bicara ODNI.

Laporan versi baru mencantumkan 18 orang selain MBS telah “berpartisipasi dalam, memerintahkan, atau terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi”. [pan]