"Industri Bahan Bakar Fosil Menikmati Ratusan Miliar Dolar dan Planet Kita Terbakar"
Merdeka.com - Di depan 193 negara anggota yang hadir dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan negara-negara kaya harus membantu negara lain yang terkena dampak perubahan iklim.
Bagi Guterres, negara-negara kaya dapat membantu melalui pengenaan pajak keuntungan tak terduga atas perusahaan-perusahaan minyak mereka.
Pernyataan ini menunjukkan "perlawanan" Guterres terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang mendapat keuntungan besar semenjak kenaikan harga energi.
Guterres bahkan menganggap perusahaan-perusahaan itu melakukan “perang bunuh diri melawan alam”.
“Industri bahan bakar fosil menikmati ratusan miliar dolar dalam bentuk subsidi dan keuntungan tak terduga sementara anggaran rumah tangga menyusut dan planet kita terbakar,” kata Guterres seperti dilansir Aljazeera, Selasa (20/9).
“Pencemar harus membayar,” lanjutnya.
Guterres mendorong agar pajak keuntungan tak terduga itu dapat digunakan untuk membantu negara-negara lain, terutama bagi negara yang rentan terhadap perubahan iklim.
“Dana itu harus dialihkan dengan dua cara: ke negara-negara yang menderita kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim; dan kepada orang-orang yang berjuang dengan kenaikan harga pangan dan energi,” kata dia.
Guterres juga menyerukan agar bank-bank pembangunan di dunia untuk meningkatkan dan memberikan bantuan mereka pada negara lain agar dapat beradaptasi karena perubahan iklim.
“Harus menjadi setengah (bantuan) dari semua pembiayaan iklim,” jelas Guterres.
“Negara ekonomi utama adalah pemegang saham mereka dan harus mewujudkannya,” lanjut dia.
“Ini harus menjadi prioritas utama setiap pemerintah dan organisasi multilateral. Namun aksi iklim sedang dikesampingkan meski mendapat dukungan luar biasa di seluruh dunia. Kami menghadapi bencana iklim,” kata dia.
Sebelumnya negara-negara Eropa seperti Inggris telah menerapkan pajak keuntungan tak terduga sebesar 25 persen pada perusahaan minyak dan gasnya.
Juga dengan Uni Eropa yang berencana mengumpulkan uang lebih dari USD 139 miliar atau Rp 2.000 triliun untuk melindungi warganya dari lonjakan harga energi.
Uni Eropa juga akan mengenakan pajak keuntungan tak terduga pada perusahaan minyak dan listriknya.
Berbeda dengan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya telah membahas ide serupa namun hanya membuat perpecahan di pemerintahan.
Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPertagas Turunkan Emisi Karbon 11 Persen, Begini Strategi Dijalankan Perusahaan
Pertagas akan terus berkomitmen dalam menyalurkan energi yang andal ke berbagai industri strategis tanah air.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaData Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Ketiga Negara G20 Produksi Emisi Karbon Terendah
Sri Mulyani mengakui bahwa produksi emisi karbon per kapita di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaKunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Pertama di Indonesia, Jokowi: Bisa Ganti Batu Bara 60 Ton per Hari
Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya