Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indonesia Tidak Undang Myanmar dan Sudan dalam Bali Democracy Forum

Indonesia Tidak Undang Myanmar dan Sudan dalam Bali Democracy Forum Menlu Retno Marsudi buka Bali Democracy Forum. ©2018 Merdeka.com/Kadafi

Merdeka.com - Indonesia tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2021, karena negara itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer Februari lalu.

“Myanmar tidak diundang karena sekarang ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dilansir Antara.

Selain Myanmar, Indonesia juga tidak mengundang Sudan yang juga menghadapi krisis sejak pemerintahan sipilnya digulingkan oleh militer.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya dalam pemaparan pekan lalu mengenai penyelenggaraan BDF ke-14, Faizasyah menjelaskan bahwa forum tersebut ditujukan untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik di mana negara-negara dapat membagikan pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Di bawah tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, forum tersebut akan menyoroti tiga isu utama dampak pandemi COVID-19 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.

Sejumlah menteri luar negeri di antaranya dari Prancis, Norwegia, Chile, dan China serta para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya dihadiri oleh 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.

“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.

Penyelenggaraan BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.

“Bagaimana proses negara-negara dalam mengatasi pandemi COVID-19, mereka bisa mencari titik keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan pelayanan inklusif, dan mendukung kesetaraan tetap berjalan baik—ini yang ingin kita dengarkan (dalam BDF tahun ini),” kata Faizasyah.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi
Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi

Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi, Forum Rektor Indonesia Pilih Deklarasi Pemilu Damai
Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi, Forum Rektor Indonesia Pilih Deklarasi Pemilu Damai

Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi, Forum Rektor Indonesia Pilih Deklarasi Pemilu Damai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan

Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Banyak WNA Berulah di Bali, Ini Teguran Keras Pj Gubernur Bali ke Petugas Terkait
Banyak WNA Berulah di Bali, Ini Teguran Keras Pj Gubernur Bali ke Petugas Terkait

Agar tidak menimbulkan dampak buruk maka penanganan WNA bermasalah itu perlu dilakukan maksimal.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.

Baca Selengkapnya