Indonesia tak becus kelola harta karun

Selasa, 3 April 2012 10:12 Reporter : Ardyan Mohamad
Indonesia tak becus kelola harta karun Harta karun Cirebon. merdeka.com/dok

Merdeka.com - Hingga saat ini, data resmi pemerintah menyebut 463 bangkai kapal yang memuat harta karun telah ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Namun, pemerintah seakan tidak bisa mengelolanya, sehingga negara ini belum mendapat keuntungan dari segi pengetahuan maupun ekonomi.

Temuan itu muncul dari laporan khusus kantor berita Amerika Serikat the Associated Press, Minggu (1/4). Laporan itu menyebut, harta karun dari perairan Indonesia tidak sedikit yang diangkut dan dijual ke luar negeri.

Kasus terakhir terjadi saat dua hari lalu perusahaan asal Dubai, Cosmix, menjual harta karun yang ditemukan di lepas pantai Cirebon, Jawa Barat. Benda-benda dari abad ke-10 itu ditaksir oleh Balai Lelang Singapura bernilai Rp 733 miliar. Namun tidak jelas keuntungan apa saja yang didapat pemerintah Indonesia.

Kerugian Indonesia terbesar terkait harta karun terjadi pada 1998. Sebuah perusahaan Jerman menjual lebih dari 60 ribu keramik kapal Arab yang mengangkut lebih dari 60 ribu keramik dari era Dinasti Tang. Perusahaan itu mendapat USD 40 juta, sementara pemerintah Indonesia hanya kebagian USD 2,8 juta.

Direktur Jenderal Warisan Bawah Laut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Helmi Suriya menyatakan, Indonesia sejak 2010 sudah memiliki dasar hukum yang mengatur pengelolaan harta karun. "Eskavasi temuan dasar laut hanya untuk kepentingan pengetahuan dan penelitian, bukan dijual," ujar Helmi.

Meski pemerintah berupaya bersikap tegas terkait pengelolaan harta karun, kenyataan di lapangan terjadi sebaliknya. Banyak nelayan yang kini beralih profesi jadi pencari harta karun, seperti di daerah Mentawai, Sumatera Barat.

Nelayan setempat, Mamat Evendi dan Hardimansyah, mengaku mendapat banyak keuntungan dari mencari harta karun. Menurut Hardiman banyak bangkai kapal masa lalu yang naik ke dekat permukaan laut setelah tsunami melanda Mentawai. Salah satunya adalah kapal Eropa yang karam pada abad 17 yang berisi berbagai benda berharga.

Hanya saja mereka mengaku banyak petugas, baik dari pemerintah maupun militer, meminta bagian dari temuan mereka. "Istilahnya upeti, sulit menolak keinginan para petugas itu," kata Hardiman.

Tak jelasnya pengelolaan harta bawah laut di Indonesia juga dikeluhkan para pencari harta karun profesional luar negeri. Fred Dobberphul, seorang penyelam harta karun yang berpengalaman 20 tahun heran dengan kondisi di Indonesia.

"Atas nama perlindungan benda cagar budaya, pencari harta yang legal dan profesional seperti kami dilarang berkegiatan, namun faktanya di lapangan banyak nelayan setempat menjual harta karun ke kolektor di luar negeri diam-diam," kata Fred.

Biaya mengangkat harta karun memang tidak murah, bisa mencapai jutaan dollar. Indonesia juga sebetulnya telah meratifikasi perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa 2001 tentang perlindungan peninggalan bawah laut. Berdasarkan hukum internasional itu, pencarian harta karun untuk kepentingan komersial dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dibanding keuntungan ekonomi, sisi pengetahuan barangkali yang paling merana. Pakar sejarah maritim Indonesia, Horst Liebner, mengaku sedih dengan situasi pengelolaan harta karun di lautan Indonesia.

Menurutnya, benda-benda yang seharusnya dilindungi, ketika sampai di museum raib entah kemana. "Seakan peninggalan sejarah maritim itu tidak ada yang peduli di negara ini," ujar Liebner.

Kawasan perairan Indonesia berpotensi menyimpan banyak harta karun karena lalu lintas maritim padat di masa lampau. Lebih dari 10 ribu bangkai kapal yang menyimpan peninggalan bersejarah diperkirakan masih berada di dasar laut. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. Harta Karun
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini