India akan buat kebijakan surat elektronik baru demi hindari NSA

Merdeka.com - India rencananya bakal menerapkan sebuah kebijakan internal terkait penggunaan surat eletronik dalam komunikasi para pejabatnya untuk menghindari penggunaan layanan situs berbasis di Amerika Serikat, yang kemungkinan telah disadap oleh Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA).

Pada Desember mendatang, India akan memperkenalkan sebuah kebijakan internal baru yang dirancang untuk menghindari penggunaan penyedia layanan surat elektronik besar, seperti Gmail, Yahoo, atau Outlook.com, di mana server mereka berada di Amerika, seperti dilansir stasiun televisi Russia Today, Kamis (31/10).

Seorang pejabat komunikasi dua hari lalu mengkonfirmasi bahwa rencana itu sudah dekat dengan implementasi, seperti dikutip surat kabar the Times of India.

"Kebijakan surat elektronik dari pemerintah India sudah hampir siap dan kita akan meminta pandangan lain dari kementerian lainnya terkait hal ini. Upaya dari kami adalah untuk mengoperasionalkan kebijakan itu pada pertengahan atau akhir Desember," kata Sekretaris Departemen Teknologi Informasi dan Elektronik, J Satyanarayana, saat menghadiri sebuah pertemuan di Ibu Kota New Delhi.

Semua layanan itu akan disediakan oleh Pusat Informatika Nasional (NIC) milik India.

Rencana India ini pertama kali diumumkan pada Agustus lalu, setelah terbongkarnya rahasia intelijen Amerika oleh mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, yang memperlihatkan bahwa badan intelijen Amerika itu telah mengumpulkan lebih dari enam miliar potongan-potongan informasi dari komputer dan jaringan telepon di India hanya dalam waktu satu bulan.

Selain itu, menurut dokumen Snowden, yang pertama kali dilaporkan oleh surat kabar the Hindu, NSA telah menyadap komputer dan telepon di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa India dan kedutaan mereka di Washington D.C, yang kemungkinan telah memaparkan sejumlah besar penyimpanan data komputer, lalu lintas Internet, surat elektronik, dan percakapan telepon.

"Ini merupakan hal yang sangat penting dalam melihat kekhawatiran terkait masalah keamanan kita yang ada di negara-negara lain," ujar Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi India, Kapil Sibal, pada Agustus lalu. Dia menjelaskan semua surat elektronik dari para pejabat ini nantinya juga akan dienkripsi.