HAM: Kekerasan terhadap muslim di Myanmar kesalahan pemerintah
Merdeka.com - Kelompok Dokter untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York mengatakan insiden pembunuhan dilakukan kelompok Buddha terhadap warga muslim di Myanmar dengan bebas terjadi karena pemerintah gagal menghentikan serangan-serangan yang ada. Pernyataan ini muncul di tengah serangan terbaru yang membuat banyak warga muslim kehilangan rumah.
Selama tahun lalu, insiden bentrokan tersebar di seantero negara mayoritas beragama Buddha itu. Kekerasan juga telah menyebabkan lebih dari 240 orang tewas, di mana sebagian besar adalah kaum muslim, seperti dilansir situs the Huffington Post, Jumat (30/8).
Polisi mengatakan sekelompok massa, yang diperkirakan sekitar seribu warga Buddha, membakar lebih dari 35 rumah warga muslim dan belasan toko pada 24 Agustus lalu di Kota Kanbalu, di Distrik Shewbo, Wilayah Sagaing, setelah mendengar desas-desus bahwa seorang pria muslim melakukan serangan seksual terhadap seorang wanita muda Buddha.
Polisi menangkap seorang pria muslim, tetapi menolak permintaan massa untuk menyerahkan tersangka, yang akhirnya memicu pembakaran dan penyerangan terhadap rumah-rumah milik warga muslim yang tidak bersalah. Pembakaran juga dilaporkan terjadi terhadap sebuah masjid.
"Pemerintah Myanmar harus melakukan sebuah upaya untuk memungkinkan penyelidikan terhadap penyalahgunaan ini dengan efektif dan menahan para pelaku," kata kelompok dokter itu dalam laporannya.
"Jika kondisi ini berlalu tanpa terselesaikan, Myanmar kemungkinan akan menghadapi kekerasan di seluruh negeri pada tingkat bencana, termasuk potensial kejahatan terhadap kemanusiaan atau pembunuhan massal," lanjut laporan itu.
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia, Tomas Quintana, menyelidiki serangan dari kelompok Buddha terhadap warga muslim di pusat Kota Meiktila, di Wilayah Mandalay, selama perjalanan sepuluh hari, yang berakhir pada 21 Agustus lalu.
Penduduk menuduh Quintana berat sebelah terhadap keterlibatan kelompok Buddha dalam bentrokan di Meiktila, yang terjadi pada Maret lalu, dan pemerintah menyangkal klaim dia.
Pengalaman Quintana memberikan dia wawasan terhadap perasaan ketakukan warga muslim ketika dikejar oleh kekerasan massa yang marah, yang mengakibatkan 43 orang tewas.
Warga muslim di Negara Bagian Rakhine dari etnis Rohingya menggambarkan diri mereka sebagai warga negara yang teraniaya karena mereka menjadi kelompok minoritas, yang bersaing dengan umat Buddha di daerah miskin.
Kelompok militan Buddha dan pemerintah bersikeras bahwa etnis Rohingya bukan warga negara Myanmar, tapi sebaliknya merupakan warga muslim dari etnis Bengali yang secara ilegal bermigrasi dari negara tetangga Bangladesh selama beberapa dekade terakhir.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Nyi Mas Gamparan, Panglima Muslimah Asal Serang yang Tolak Keberadaan Belanda di Banten
Wanita ini memimpin 30 perempuan dalam pertempuran melawan Belanda.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Diminta Perkuat Toleransi & Hindari Prasangka Buruk Terhadap Perbedaan
Memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Masyarakat tidak boleh semena-mena melanggar hak dari mereka yang dianggap berbeda.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Harapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaJangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca Selengkapnya"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"
Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya