Duterte: PBB jangan rewel Filipina bunuh 1.000 bandar narkoba

Merdeka.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena menyoroti kebijakannya memerangi narkoba. Perintah Duterte kepada polisi memicu kekerasan - termasuk pembunuhan tanpa pengadilan skala besar - di seluruh negeri terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Saat berpidato di Ibu Kota Manila, Rabu (17/8), Duterte meminta PBB tidak ikut campur urusan dalam negerinya. Dia mengklaim dipilih rakyat Filipina untuk bersikap keras pada pengedar narkoba, dan kini sedang memenuhi janji itu.

"Untuk apa sih PBB mengurusi republik ini? Yang terbunuh juga baru seribu orang tapi seakan-akan Filipina harus disudutkan," ujarnya ketika menghadiri seremoni Hari Jadi Kepolisian Filipina.

Duterte menebar ancaman pada pemantau Hak Asasi Manusia, maupun lembaga di bawah PBB, agar tidak mengusik tindakan pemerintah Filipina. Politikus 71 tahun ini menyatakan PBB bodoh lantaran meminta polisi menghormati hak asasi pengedar narkoba. "Jangan sampai ada investigasi (lembaga HAM) yang menempatkan kita seakan-akan penjahatnya," kata Duterte.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bulan lalu menyatakan perkembangan kekerasan di Filipina sangat mengkhawatirkan. Banyaknya orang-orang mati ditembak tanpa pengadilan merupakan preseden buruk bagi sebuah negara demokratis. "Tindakan semacam itu ilegal dan melanggar hak dasar setiap manusia," kata Ban.

Kecaman terhadap Filipina juga dilontarkan oleh Badan Anti-Narkoba PBB. Lembaga ini mendukung upaya perang terhadap narkoba, tapi tidak dengan cara menembak mati orang-orang yang belum diadili.

Diperkirakan selama tiga bulan terakhir sudah ada 1.054 orang yang tewas ditembak mati hanya karena dia diduga bandar. Nyaris semua pembunuhan 'bandar' dilakukan oleh satuan khusus kepolisian. Sekitar 400-an jasad dibunuh tanpa diketahui siapa pelakunya, mirip operasi Penembakan Misterius di Indonesia era Orde Baru.

Duterte sekaligus mengumumkan puluhan nama pejabat daerah maupun pusat yang dituduh membekingi bisnis narkoba. Belasan pejabat telah menyerahkan diri ke polisi, karena pemerintah pusat mengumumkan ancaman tembak di tempat apabila mereka nekat kabur.