Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duterte Dinilai Tidak Pantas Sahkan UU Anti-Pelecehan Seksual

Duterte Dinilai Tidak Pantas Sahkan UU Anti-Pelecehan Seksual Presiden pakai motor gede. ©2018 Get Real Phillipines

Merdeka.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali menuai kritikan setelah menandatangani Undang-Undang Anti-pelecehan Seksual hari ini.

Duterte dinilai tidak pantas mengesahkan kebijakan itu karena telah dicap sebagai pemimpin misoginis (pembenci perempuan) karena leluconnya terdahulu tentang pemerkosaan.

Dilansir dari Channel News Asia pada Selasa (16/7), banyak penentangnya khawatir dengan citra Duterte saat ini, yang dinilai berisiko menghambat implementasi peraturan itu di Filipina.

Sebelumnya, Duterte dituduh melakukan pelecehan seksual pada beberapa kesempatan, dan bahkan berani melontarkan lelucon yang dinilai merendahkan wanita.

Tindakannya itu tidak hanya membuat marah kalangan feminis setempat, namun juga banyak masyarakat Filipina.

Adapun UU Anti-pelecehan Seksual telah digodok sejak April lalu. Dalam UU itu di antaranya akan melarang pembicaraan berbau seks via telepon dan pesan teks, serta akan menindak tegas penghinaan yang bersifat "cabul".

Selain itu, undang-undang terkait juga akan memberlakukan denda dan, dalam beberapa kasus, hukuman penjara untuk pelecehan seksual di jalan-jalan, sekolah dan kantor.

Ancaman hukum terkait juga termasuk menggoda dengan siulan, meraba-raba, penghinaan misoginis, serta komentar atau respons sepihak atas penampilan seseorang.

Senator oposisi Risa Hontiveros, yang ikut terlibat dalam penulisan undang-undang itu, menyambut baik pengesahannya undang-undang tersebut.

Dia mengatakan akan menutup celah dalam aturan sebelumnya terhadap pelecehan seksual, tetapi menambahkan bahwa "hanya sebaik cara penerapannya".

Duterte menimbulkan kontroversi di masa lalu atas perlakuannya terhadap wanita.

Pada 2016 dia bersiul melecehkan seorang jurnalis perempuan selama konferensi pers yang disiarkan televisi secara nasional.

Tidak lama berselang, dia juga memicu kemarahan ketika mengatakan ingin memperkosa seorang misionaris Australia yang "cantik", yang telah mengalami pelecehan seksual dan kemudian dibunuh dalam sebuah kerusuhan di salah satu penjara Filipina.

Tahun lalu, Duterte dilaporkan berusaha mencium seorang tenaga kerja wanita (TKW) Filipina di atas panggung saat berkunjung ke Korea Selatan.

Tindakan itu memicu tuduhan Duterte menyalahgunakan kekuasaan.

Juga di tahun yang sama, kritik luas menyasar Duterte ketika dia mendesak tentara untuk menembak anggota militan wanita di bagian kelaminnya.

Pengritik utama Duterte, Senator Leila De Lima, mengatakan dia berharap sang presiden tidak mendapat pengecualian terhadap UU Anti-pelecehan Seksual.

"Jika kita menghitung semua tindakan dan komentarnya yang tidak menghormati wanita sejak dia berkuasa, seharusnya dia mendapat hukuman berat, tapi sekarang dia berkuasa," ujar De Lima khawatir tentang potensi impunitas pada sang presiden.

Sebaliknya, Duterte diketahui berulang kali mengkritik De Lima atas skandal perselingkuhan yang pernah dituduhkan pada sang senator.

"Dia tidak hanya meniduri sopirnya, dia juga mengacaukan negara," kritik Duterte.

Sementara itu, juru bicara Duterte Salvador Panelo mengatakan atasannya akan mematuhi hukum, tetapi menolak tuduhan misogini.

"Ketika dia melontarkan lelucon, itu dimaksudkan untuk membuat orang tertawa, tidak pernah menyinggung," kata Salvador Panelo kepada wartawan.

"Kalian para wanita harus tahu itu. Misogini berbeda dengan membuat orang tertawa," pungkasnya.

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Lakukan Pecehan, Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan

Diduga Lakukan Pecehan, Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan

Polisi telah memeriksa delapan orang saksiuntuk mengusut laporan dugaan pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya
Nonaktifkan ETH Buntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, 8 Kandidat Bersaing Jadi Rektor Universitas Pancasila

Nonaktifkan ETH Buntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, 8 Kandidat Bersaing Jadi Rektor Universitas Pancasila

Keputusan menonaktifkan ETH ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Yayasan pada hari Senin 26 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan

Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan

Dia menerima apa yang telah menjadi keputusan organisasi tersebut. Dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kemendikbud Turun Tangan Usut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Kemendikbud Turun Tangan Usut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Korban dugaan pelecehan seksual dilakukan rektor Universitas Pancasila sebelumnya menyurati Kemendikbud.

Baca Selengkapnya
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.

Baca Selengkapnya
Sederet Intimidasi kepada Korban Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Sederet Intimidasi kepada Korban Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Dugaan pelecehan terjadi pada Februari 2023 bersamaan dengan almarhum ayahnya sakit.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya