Dubes Malaysia tegaskan moratorium tidak membuat kasus penyiksaan TKI berkurang
Merdeka.com - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim menegaskan bahwa moratorium bukan solusi untuk mengurangi kasus penyiksaan tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebaliknya, moratorium justru akan menambah masalah baru.
"Moratorium bukanlah solusi tetapi justru akan menambah masalah lain. Meskipun sifatnya sementara, tetapi moratorium tetap tidak menjadi solusi berkurangnya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia," kata Datuk Sri, saat ditemui di kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Datuk Sri menjelaskan, masalah lain yang akan timbul adalah semakin maraknya praktik pemberangkatan pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal atau non-prosedural oleh pihak tak bertanggung jawab. Sebagai dua negara yang saling membutuhkan satu sama lain, maka solusi paling tepat adalah berbincang bersama untuk mencapai suatu kesepakatan.
"Kita harus realistis. Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing sementara Indonesia bisa menyuplai tenaga kerja tersebut. Jika hal itu dihentikan, maka yang akan timbul adalah masalah baru seperti makin maraknya pekerja ilegal yang datang ke Malaysia, selain juga berkurangnya pemasukan dari segi ekonomi," jelasnya.
"Sebaiknya kedua negara mengambil langkah bersama untuk menciptakan kesepakatan terbaik. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mengambil itikad untuk mengedukasi masyarakat yang ingin berhijrah atau mencari makan di Malaysia untuk masuk secara legal," paparnya.
Selain itu, Datuk Sri juga menyampaikan undangan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahad Zahid Hamidi untuk Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri, untuk membahas masalah tenaga kerja Indonesia lebih lanjut.
"Kami mengundang beliau untuk bertemu dengan wakil PM agar bisa membahas secara lebih khusus mengenai SOP (Standard Operating Procedure) untuk pengambilan, penggajian, dan perlindungan pekerja migran dari Indonesia supaya bisa bekerja dengan aman, tenang, profesional dan terhormat," paparnya.
Tak hanya itu, Kementerian Sumber Daya Malaysia juga akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada April mendatang untuk membahas masalah teknis pengiriman TKI ke Malaysia.
"Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas mekanisme baru terkait kerja sama pengambilan dan penggajian pekerja domestik dari Indonesia setelah MoU yang lama berakhir masa berlakunya pada 2016 lalu," pungkasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaAkses Tol Menuju Stasiun Kereta Cepat Halim Ditutup Permanen Mulai 18 Februari, Ini Jalur Alternatifnya
Penutupan akses ini rencananya akan dimulai pada 18 Februari 2024 atau hari Minggu pekan ini.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Detik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaHK Pastikan Tol Terpeka dan Permai Aman Dilewati saat Mudik Lebaran
Pemeliharaan terus dikebut agar selesai tepat waktu sebelum dimulainya momen mudik lebaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya