Dubes AS untuk PBB: Amerika Tidak Punya Niat Bermusuhan dengan Korea Utara
Merdeka.com - Amerika Serikat telah menawarkan untuk bertemu Korea Utara tanpa prasyarat dan menjelaskan bahwa Washington tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Pyongyang, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield Rabu
Pernyataan tersebut disampaikan Thomas-Greenfield saat negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas tentang peluncuran rudal terbaru Korea Utara.
"Korea Utara harus mematuhi resolusi Dewan Keamanan (PBB) dan sudah waktunya untuk terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dan substantif menuju tujuan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan, seperti dilansir laman Antara mengutip Reuters, Kamis (21/10).
Korea Utara - yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) - telah lama menuduh Amerika Serikat memiliki kebijakan yang bermusuhan terhadap negara Asia itu.
Korea Utara menegaskan bahwa negara itu memiliki hak untuk mengembangkan senjata untuk pertahanan diri.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006. Sanksi itu terus diperkuat dalam upaya untuk memotong dana untuk program nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Langkah-langkah sanksi tersebut termasuk larangan peluncuran rudal balistik.
"Kami telah menawarkan untuk bertemu dengan pejabat DPRK, tanpa prasyarat apa pun, dan kami telah menjelaskan bahwa kami tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," kata Thomas-Greenfield.
Namun, Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Thomas-Greenfield.
Pada 2018 dan 2019, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS saat itu Donald Trump bertemu tiga kali, tetapi pertemuan itu gagal membuat kemajuan atas seruan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk pengakhiran sanksi.
Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden "siap untuk terlibat dalam diplomasi yang serius dan berkelanjutan" (dengan Korea Utara).
Beberapa anggota dewan Eropa - Prancis, Estonia dan Irlandia - juga mendesak Korea Utara untuk "terlibat secara bermakna" dengan tawaran dialog yang disampaikan berulang kali oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Korea Utara pada Selasa (19/10) melakukan uji coba rudal balistik baru yang lebih kecil dari kapal selam.
Langkah Korut itu mendorong Amerika Serikat dan Inggris pada Rabu untuk mengangkat masalah ini di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.
"(Uji coba rudal) itu adalah yang terbaru dari serangkaian provokasi sembrono," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan.
"Ini adalah kegiatan yang melanggar hukum. Mereka melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan. Dan itu tidak dapat diterima," ujarnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luar Biasa Kuat, Prajurit TNI ini Bikin Keok Petarung asal Amerika, Momennya Mendebarkan
Berikut prajurit TNI yang bikin keok petarung asal Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaKim Jong Un: Ekonomi Korea Utara Sangat Menyedihkan
Diktator ini mengakui kondisi perekonomian negaranya mengalami krisis yang parah.
Baca SelengkapnyaAnalis Ungkap Penyebab Beda Sikap Indonesia dan Korea Selatan Soal Perang di Gaza
Sebanyak 120 negara menyetujui adanya resolusi gencatan senjata, 14 negara menolak, dan 45 negara abstain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Terpilih Sebagai Ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre
Terpilihnya Indonesia, mewakili 11 negara ASEAN di Seoul.
Baca SelengkapnyaIndonesia Janji Penuhi Kewajiban Pembayaran Pengembangan Pesawat Tempur dengan Korea Selatan
Nilai dari proyek pengembangan ini sekitar Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaIntelijen Korsel Ungkap Hamas Pakai Senjata Korea Utara, Kim Jong Un Sempat Perintahkan Bantu Perjuangan Palestina
Intelijen Korea Selatan mengungkapkan bahwa Hamas menggunakan senjata Korea Utara. Berikut informasinya.
Baca SelengkapnyaFOTO: Ngerinya Hwasong-16B, Rudal Balistik Terbaru Korea Utara Dilengkapi Hulu Ledak Hipersonik
Ini menjadi langkah terbaru dalam rencana pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang ingin menggunakan bahan bakar padat untuk menggerakkan semua rudalnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKisah Bisnis Budak Jadi Usaha Menguntungkan, Lahirkan Banyak Konglomerat
Tren perbudakan di Amerika kemudian berhenti di abad ke-18.
Baca Selengkapnya