DPR desak menlu lebih tegas pada China soal Natuna
Merdeka.com - Beberapa anggota komisi I DPR mencecar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Rapat Kerja (Raker) di DPR. Hal tersebut terkait perairan Natuna kerap dijadikan wilayah pencurian ikan oleh nelayan asal Tiongkok. Akhir pekan lalumuncul laporan satu nelayan China terluka dalam insiden penembakan kapal asing oelh armada TNI AL. Pihak TNI meyakini kapal itu melakukan aktivitas ilegal di Natuna.
Menlu menyatakan penangkapan kapal ikan asing di Perairan Natuna akhir pekan lalu dalam rangka penegakan hukum.
Karena pelanggaran wilayah oleh kapal asal China kerap terjadi, anggota Komisi I DPR Zainudin Amali menilai pemeritah harus lebih tegas pada China.
Di satu sisi China mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna. Namun belakangan peta terbaru Tiongkok menambahkan garis putus-putus yang menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, serta terkesan membiarkan nelayan mereka mencari ikan hingga Natuna.
"Ini negara tidak berbuat baik pada kita. Mereka menyampaikan itu kapal penangkapan ikan. Padahal kita yakin itu kapal militer China. Kalau kita memberi hati pada mereka itu menunjukkan kelemahan kita," ujar Amali dalam Raker dengan Menlu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa Indonesia harus memberi pernyataan bahwa China tak memiliki hak sama sekali atas wilayah tersebut. Bahkan dia mengungkapkan Indonesia tak perlu memberi hati kepada China.
"Karena ini negara beretika tidak baik pada kita," imbuh Amali.
Retno merespon anggota DPR menyatakan bahwa China sampai sekarang tak punya hak apapun atas wilayah ZEE Natuna sesuai aturan UNCLOS. Menlu sekaligus membantah pernyataan pemerintah China bahwa penangkapal kapal nelayan mereka akhir pekan lalu terjadi di wilayah abu-abu.
"Berdasarkan UNCLOS RI hanya memiliki tumpang-tindih ZEE dengan Vietnam dan Malaysia," kata Retno.
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mempertanyakan sikap tegas pemerintah mengenai kasus kapal berbendera Cina yang berulangkali memasuki perairan Natuna.
Dave berujar bahwa China Cina berupaya memecah belah atau memperlemah ASEAN. Dia pun menanyakan apakah perlu hubungan kerjasama Indonesia dengan Cina dicabut agar negeri Tirai Bambu itu mengakui kedaulatan Indonesia.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan bahwa diplomasi dapat dijadikan garda terdepan hingga ke konflik yang lebih keras. "Seyogyanya (Kemlu) membuat desk khusus untuk concern di persoalan laut Cina selatan," ungkap Sukamta.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua Bangkai Kapal Berusia Ratusan Tahun Ditemukan di Laut China Selatan, Muatan 100.000 Porselen dan Kayu Masih Utuh
Dua kapal ini berasal dari masa Dinasti Ming, yang berkuasa di China dari tahun 1368-1644.
Baca SelengkapnyaKonflik LCS, Kepala Bakamla Ingin TNI Diperkuat Melebihi China
Irvansyah juga mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibuat seperti stasiun atau pangkalan untuk titik kumpul anggota.
Baca SelengkapnyaChina Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya
Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
WN Taiwan Hilang saat Kapal Terbalik di Pulau Seribu, Basarnas Kerahkan 7 Kapal untuk Pencarian
Basarnas mengerahkan tujuh unit kapal untuk mencari WN Taiwan yang hilang saat kapal terbalik di Pulau Seribu.
Baca SelengkapnyaPencarian WN Taiwan Hilang Akibat Kapal Terbalik di Pulau Seribu Diperluas, Penyelam Menyisir Lokasi Kejadian
Pencarian kembali dilanjutkan setelah cuaca mendukung pada Selasa (12/3) pagi.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaTren Jumlah Penduduk Indonesia Terus Meningkat, Sementara China Menurun
Jjumlah penduduk China berkurang 850.000 orang menjadi sekitar 1.411,75 juta pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan Izinkan PT KCI Impor KRL dari China, Ini Alasannya
Untuk pengadaan impor KRL, PT KCI telah mengantongi dana sekitar Rp8,65 triliun.
Baca SelengkapnyaChina Bersiap Luncurkan Roket ke Bulan: Eksplorasi Luar Angkasa Baru!
Ini sebagai bagian dari persiapan untuk misi berawak ke bulan di masa mendatang.
Baca Selengkapnya