Donald Trump Deklarasikan Darurat Nasional Ancaman Teknologi Informasi
Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendeklarasikan darurat nasional untuk melindungi jaringan komputer AS dari 'musuh-musuh luar'. Dia menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif menghalangi perusahaan AS menggunakan produk telekomunikasi yang diyakini dapat mengancam keamanan nasional.
Dilansir dari BBC, Kamis (16/5), dalam perintah itu tak disebutkan nama perusahaan yang mengancam keamanan nasional, tapi diyakini perintah itu menargetkan perusahaan asal China, Huawei. Perusahaan teknologi raksasa itu menyampaikan pembatasan atas bisnisnya di AS hanya akan mengecewakan konsumen dan perusahaan-perusahaan AS.
Sejumlah negara, dipimpin AS, dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan perhatiannya terhadap produk Huawei yang dapat dimanfaatkan China untuk kegiatan mata-mata. AS juga menekan sekutunya untuk menghindari jaringan 5G generasi berikutnya dari Huawei
Departemen Perdagangan AS telah memasukkan Huawei dalam 'daftar entitas', sebuah kebijakan yang melarang perusahaan menggunakan teknologi dari perusahaan-perusahaan tanpa persetujuan pemerintah.
Langkah ini diperkirakan dapat meningkatkan ketegangan antara AS dan China, yang meningkat dalam pekan ini karena pemberlakuan kenaikan tarif dalam perang dagang. Huawei menjadi episentrum perebutan kekuatan AS-China yang mendominasi politik global dalam setahun terakhir.
Menurut pernyataan Gedung Putih, perintah Trump itu bertujuan untuk melindungi AS dari musuh-musuh luar yang aktif dan semakin gencar menciptakan serta mengeksploitasi kelemahan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perintah ini juga memberikan kewenangan bagi Menteri Perdagangan untuk melarang transaksi yang dapat mengancam keamanan nasional.
Langkah ini disambut baik Kepala Komisi Komunikasi Federal, Ajit Pai. Ajit mengatakan, ini merupakan langkah signifikan untuk melindungi jaringan Amerika. AS juga membatasi pemerintah federal menggunakan produk Huawei dan mengajak sekutunya untuk tak menggunakan Huawei.
Huawei membantah tudingan AS dan menyatakan teknologinya tak mengandung ancaman dan independen dari pemerintah China.
"Membatasi Huawei melakukan bisnisnya di AS tak akan membuat AS lebih aman dan kuat," kata Huawei dalam pernyataannya yang diterbitkan pada Kamis.
"Sebaliknya, ini hanya akan membatasi AS ke alternatif yang lebih rendah namun lebih mahal, meninggalkan AS tertinggal dalam penyebaran 5G, dan akhirnya merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen AS," lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga mengatakan pembatasan tak masuk akal pada Huawei menimbulkan masalah hukum serius lainnya. Huawei dengan keras membantah tuduhan itu.
Pada hari Selasa, Pimpinan Huawei, Liang Hua mengatakan pihaknya bersedia menandatangani perjanjian tanpa mata-mata dengan pemerintah selama pertemuan di London, karena kekhawatiran atas keamanan produk-produknya yang digunakan dalam jaringan seluler 5G generasi berikutnya terus bermunculan.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaAda Indonesia, Ini Daftar Negara yang Rakyatnya Paling Banyak Tak Dapat Akses Internet
Berikut adalah laporan dari We Are Social yang memotret kondisi internet di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaLuhut Telepon Elon Musk Minta Pasang Jaringan Internet di IKN Nusantara
Tak hanya sekadar memasang internet, SpaceX disebutnya akan menyambungkan jaringan ke pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas di sekitar ibu kota baru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaReaksi Menkominfo saat Menkes Minta Akses Internet ke Elon Musk, Padahal RI Punya SATRIA-1
Kominfo melalui BAKTI telah meluncurkan satelit SATRIA-1 untuk menyasar wilayah 3T.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaDaftar Lengkap Cuti Bersama ASN 2024
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya
Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca Selengkapnya9 Negara yang Memiliki Air Terjun Tertinggi di Dunia
Air terjun merupakan bentuk keajaiban dan keindahan alam yang patut untuk dilihat. Yuk, simak daftar air terjun tertinggi di dunia!
Baca Selengkapnya