Donald Trump Ancam Jatuhkan Sanksi Pada Irak Karena Seruan Pengusiran Pasukan AS

Senin, 6 Januari 2020 13:25 Reporter : Hari Ariyanti
Donald Trump Ancam Jatuhkan Sanksi Pada Irak Karena Seruan Pengusiran Pasukan AS Donald Trump. ©2019 REUTERS

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi pada Irak setelah parlemen Irak menyerukan pengusiran pasukan AS di negara negara tersebut. Ribuan pasukan AS berada di Irak untuk bertempur melawan ISIS dan mereka juga melatih anggota militer Irak.

Trump mengatakan jika pasukan AS ditarik, Baghdad harus membayar kepada Washington atas biaya pangkalan udara di sana.

"Kami memiliki pangkalan udara luar biasa mahal di sana. Pembangunannya menelan biaya miliar dolar, jauh sebelum pemerintahan saya. Kami tidak akan keluar kecuali mereka membayar kami untuk itu," kata Trump kepada wartawan dalam pesawat kepresidenan Air Force One, dikutip dari Alarabiya, Senin (6/1).

Dia mengatakan jika Irak mengusir pasukan AS, itu bukan atas dasar persahabatan.

"Kami akan menjatuhkan sanksi pada mereka seperti hal yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Itu akan membuat sanksi Iran terlihat lebih ringan," kata dia.

1 dari 1 halaman

Parlemen Irak menyerukan pengusiran pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara tersebut sebagai tanggapan atas serangan pesawat tanpa awak (drone) yang menewaskan pemimpin Pasukan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassim Sulaimani dan pemimpin militer Irak, Abu Mahdi Al Muhandis pada Jumat (3/1).

Para anggota parlemen menyetujui resolusi yang meminta pemerintah Irak mengakhiri perjanjian dimana Washington mengirim tentara lebih dari empat tahun lalu untuk membantu melawan ISIS. RUU itu tidak mengikat dan harus disetujui oleh pemerintah Irak tetapi mendapat dukungan dari perdana menteri.

Saat berbicara di parlemen, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengatakan setelah pembunuhan Sulaimani, pemerintah memiliki dua pilihan: mengakhiri keberadaan tentara asing di Irak atau membatasi misi mereka untuk melatih pasukan Irak.

"Sebagai perdana menteri dan komandan tertinggi pasukan bersenjata, saya menyerukan agar mengadopsi pilihan pertama," kata Abdul Mahdi, seperti dikutip dari TIME, Senin (6/1).

Abdul Mahdi mengundurkan diri tahun lalu sebagai tanggapan atas protes anti-pemerintah yang melanda Baghdad dan provinsi-provinsi selatan yang sebagian besar Syiah. Faksi-faksi politik tidak menyetujui perdana menteri baru, dan Abdul Mahdi melanjutkan untuk sementara. [pan]

Baca juga:
Kepala Donald Trump Dihargai USD 80 Juta?
Parlemen Irak Serukan Pengusiran Tentara Amerika
Berduka Atas Kematian Qassim Sulaimani, Kelompok Garis Keras & Reformis Iran Bersatu
Oman Serukan Dialog, Uni Eropa dan Jerman Minta AS-Iran Turunkan Ketegangan
Warga AS Datangi Gedung Putih Protes Serangan Udara di Irak

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini