Merdeka.com - Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sissi, meneken undang-undang baru bakal menyulitkan gerak lembaga swadaya masyarakat. Beleid itu bakal memperketat pertumbuhan dan fokus kerja lembaga nirlaba.

Dilansir dari laman FOX News, Selasa (30/5), al-Sissi meneken beleid itu kemarin. Nantinya, berbekal undang-undang itu aparat keamanan bisa sewaktu-waktu memeriksa jenis kegiatan dilakukan dan sumber keuangan buat membiayai LSM itu.

Diduga alasan al-Sissi menerbitkan undang-undang itu adalah buat memuluskan langkahnya membungkam lawan politik dan para pegiat. Hal itu dia lakukan sejak menggulingkan Presiden Muhammad Mursi lewat kudeta militer dan merebut kekuasaan pada 2013.

Aturan itu dicibir oleh lembaga nirlaba hak asasi dunia. Mereka menyatakan beleid itu bakal menutup banyak LSM. Sedangkan para pendukung Sissi menyatakan undang-undang itu diperlukan karena banyak LSM dicurigai sudah disusupi pihak asing, dan menjadi pemicu gerakan sosial pada 2011 menumbangkan Presiden Husni Mubarak.