Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dipanggil Komisi Anti-Korupsi Malaysia, istri Najib Razak akan hadapi tuntutan

Dipanggil Komisi Anti-Korupsi Malaysia, istri Najib Razak akan hadapi tuntutan Rosmah Mansor. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor, kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) untuk diinterogasi terkait kasus korupsi 1MDB yang membelit sang suami. Ada spekulasi bahwa Rosmah akan menghadapi tuntutan di hari yang sama.

Dilansir dari laman Straits Times, Rabu (3/10), Rosmah tiba di kantor pusat MACC pukul 10.42 waktu setempat. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau dengan kerudung warna senada. Wanita 66 tahun itu tampak tenang saat melewati kerumunan awak media.

Rosmah telah menjalani interogasi pertama pada 5 Juni lalu oleh penyelidik MACC atas dugaan keterlibatan kasus korupsi mantan anak perusahaan 1MDB, SRC Internasional. Interogasi kedua dijalani Rosmah pada 26 September lalu. Kali itu, dia menjalani proses interogasi selama 13 jam.

Sebagaimana diketahui, nama Rosmah ikut terseret dalam kasus korupsi menimpa Najib ketika dirinya terlihat sering memamerkan barang-barang mewah, seperti tas Hermes dan Birkin, hingga perhiasan mencolok.

Diduga barang-barang senilai ribuan dolar itu dibeli dari hasil uang korupsi 1MDB.

Kecintaan Rosmah terhadap barang-barang bermerek mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan para penegak hukum. Sebabnya, bagaimana mungkin dia mampu membeli barang-barang mewah dengan gaji suaminya sebagai PM.

(mdk/ias)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus NasDem Rajiv Digelontorkan 10 Pertanyaan Terkait Kasus SYL, Klaim Tak Ada Aliran Dana Masuk
Politikus NasDem Rajiv Digelontorkan 10 Pertanyaan Terkait Kasus SYL, Klaim Tak Ada Aliran Dana Masuk

Rajiv memastikan dirinya tidak menerima sepeserpun aliran uang korupsi yang dilakukan oleh SYL

Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi
KY Terima 3.593 Laporan Masyarakat, 42 Hakim Dijatuhi Sanksi

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya menerima 3.593 laporan masyarakat terkait pengawasan perilaku hakim dan investigasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya