Dianggap gagal tangani krisis Rohingya, Kanada cabut kewarganegaraan Aung San Suu Kyi
Merdeka.com - Parlemen Kanada memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kemarin.
Dalam deklarasi Ottawa pekan lalu, tertera bahwa kini reputasi Suu Kyi telah ternoda karena keotoritasan dan kekejaman pasukan militernya terhadap warga minoritas Rohingya.
"Pada 2007 Aung San Suu Kyi mendapat penghargaan kehormatan sebagai warga negara Kanada, namun kini status tersebut telah dicabut," ungkap Adam Austen, juru bicara Menter Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, yang dilansir dari Channel News Asia, Jumat (28/9).
Austen menegaskan bahwa pencabutan gelar kehormatan ini dilakukan karena Suu Kyi dianggap gagal menyelesaikan krisis Rohingya. Dia menambahkan bahwa Kanada akan terus berada di barisan terdepan untuk membela hak-hak warga Rohingya.
"Kami akan terus mendukung masyarakat Rohingya dengan bantuan kemanusiaan. Kami akan memberlakukan sanksi terhadap jenderal Myanmar dan menuntut bahwa mereka harus bertanggung jawab di hadapan badan internasional," tegas Austen.
Sejauh ini, Kanada hanya memberikan penghargaan kehormatan kewarganegaraan kepada lima orang penting, sepertu Dalai Lama, Malala Youzafzai, dan Nelson Mandela.
Sebagaimana diketahui, krisis Myanmar terjadi saat pasukan militer mengerahkan kampanye brutal untuk menghabisi warga Rohingya. Kampanye yang dilakukan Agustus tahun lalu itu, mendorong 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Mereka takut untuk pulang ke Myanmar yang mayoritas beragama Budha, sekalipun ada kesepakatan untuk dipulangkan.
Namun, militer Myanmar membantah pihaknya telah melakukan kesalahan. Mereka menganggap hal tersebut adalah cara sah untuk membasmi militan Rohingya.
Tetapi setelah pencari fakta-fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencari kebenarannya, terbukti pasukan militer memang melakukan 'pembersihan etnis'. PBB juga telah menyiapkan dakwaan terhadap Panglima Militer Myanmar dan lima komandan agar bertanggung jawab terkait hal ini.
(mdk/ias)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya Banyak Anak-Anak, Ulama Desak Pemda Aceh Beri Tempat Layak
MPU Aceh menyebut isu berkaitan etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Warga Bangladesh Jadi Tersangka Penyelundupan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Begini Modusnya
Polres Langsa, Aceh menetapkan tiga warga Bangladesh sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pengungsi Rohingya.
Baca SelengkapnyaKlaim Kapal Pengangkut Etnis Rohingya Berangkat dari Bangladesh ke Indonesia, Cek Faktanya
Beredar kapal etnis Rohingya diberangkatkan ke Indonesia langsung dari Bangladesh
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaDulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Panggil Yasonna dan Sri Mulyani ke Istana, Ini yang Dibahas
Presiden Jokowi memanggil Menteri Yasonna dan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Negara.
Baca SelengkapnyaAnies Bakal Siapkan Tempat untuk Pengungsi Rohingya
Anies Baswedan menaruh perhatian kepada para pengungsi Rohingya.
Baca Selengkapnya