Merdeka.com - Dewan Keamanan PBB mendesak Taliban membatalkan sejumlah kebijakannya yang menghalangi kebebasan perempuan di Afghanistan. Baru-baru ini Taliban mengeluarkan kebijakan melarang perempuan kuliah dan bekerja di organisasi non pemerintah (NGO).

Sebelumnya Taliban juga menutup sekolah menengah untuk anak perempuan.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mengatakan sangat khawatir dengan semakin parahnya pembatasan bagi pendidikan perempuan. Mereka juga menyerukan "partisipasi perempuan dan anak perempuan yang sepenuhnya, setara, dan penuh arti di Afghanistan".

Taliban juga didesak membuka kembali sekolah-sekolah dan membatalkan kebijakannya. Menurut Dewan Keamanan PBB, kebijakan tersebut menunjukkan meningkatnya kemunduran dalam penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Dewan Keamanan PBB juga mengecam larangan perempuan bekerja di NGO, menyatakan larangan itu akan berdampak besar terhadap operasional lembaga-lembaga bantuan di mana jutaan orang bergantung pada mereka.

Sejak larangan tersebut diumumkan, beberapa lembaga bantuan internasional menangguhkan operasional mereka di Afghanistan.

"Pembatasan-pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat Taliban untuk rakyat Afghan juga kepada harapan komunitas internasional," jelas Dewan Keamanan PBB dalam pernyataannya, dikutip dari The Guardian, Rabu (28/12).

Sekjen PBB, Antonio Guterres menyebut larangan terbary Taliban ini merupakan "pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan" dan harus segera dicabut.