Derita Perempuan Kashmir Akibat Kebijakan Politik India

Jumat, 23 Agustus 2019 07:15 Reporter : Merdeka
Derita Perempuan Kashmir Akibat Kebijakan Politik India Muslim Kashmir berdoa di Masjid Hazratbal. ©REUTERS/Danish Ismail

Merdeka.com - Setelah India mencabut status otonomi khusus bagi Kashmir dengan menganulir pasal 370 pada 5 Agustus lalu, pemblokiran akses dan penjagaan militer mulai membatasi wilayah Kashmir. Sejak saat itu, Uzma Javed, mahasiswi berusia 20 tahun, tidak bisa meninggalkan rumahnya.

Perempuan asal Kashmir adalah pihak yang paling menderita akibat kebijakan India itu. Terlebih, komentar seksis yang dilontarkan politisi India terhadap perempuan Kashmir.

Setiap jam, Javed melihat keluar jendela dari lantai dua rumah orangtuanya yang bertempat di Ibu Kota Srinagar, Kashmir. Hanya tampak pada tentara berjaga, pemandangan ini amat mengerikan.

Javed sehari-hari menetap di Kerala, Barat Daya India. Namun, menjelang Idul Adha, dia dan kerabatnya pulang ke Kashmir. Sayangnya, alih-alih merayakan hari besar Islam dengan kemeriahan dan kehangatan keluarga, dirinya justru mendapati pasukan paramiliter India dengan senjata lengkap mengisi jalanan kota.

Beberapa warga sipil bernegosiasi dengan petugas, agar diizinkan menyeberangi pagar kawat berduri. Melihat angkatan bersenjata setiap hari diakui Javed membuatnya takut.

"Saya bahkan tidak ingin saudara laki-laki dan ayah saya pergi-pergi, tapi tidak ada pilihan lagi. Mereka perlu pergi untuk mendapatkan roti dan kebutuhan sehari-hari," katanya.

Baru-baru ini sebuah protes besar yang berubah menjadi kericuhan terjadi di Srinagar. Ketika itu, pengunjuk rasa yang menentang pemblokiran akses di Kashmir, terlibat bentrok dengan pasukan keamanan India.

Javed bercerita, para demonstran dan pasukan India yang bentrok melewati kediamannya. Saat itu hanya ada dia dan ibunya di rumah. Sementara saudara laki-laki dan ayahnya ikut menjadi peserta demo. Akibat kejadian itu, Javed harus dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya meningkat.

"Saat ini semua orang di Kashmir begitu dikekang. Tetapi, perempuan adalah korban terbesar dari pengepungan tidak manusiawi ini," ungkapnya kepada Al Jazeera.

Sesaat setelah pasal 370 tentang hak otonomi Kashmir dicabut oleh pemerintah India, akses komunikasi di wilayah sengketa itu diputus. Hal ini membuat lebih dari tujuh juta orang tidak dapat menghubungi dunia luar. Pemerintah India mengatakan, akses komunikasi akan kembali dipulihkan secara bertahap, seiring dengan situasi keamanan di sana.

Pemerintah India beralasan, hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita di wilayah dengan mayoritas Muslim itu.

Tetapi beberapa waktu setelah keputusan tersebut, politisi dari partai nasionalis Hindu yang juga memegang kuasa di India, Partai Bharatiya Janata justru membuat komentar bernada seksis.

"Anggota pekerja Muslim harus berbahagia dengan ketentuan baru itu. Mereka sekarang dapat menikahi wanita kulit putih Kashmir," kata anggota Majelis Legislatif dari Partai Bharatiya Janata, Vikram Saini.

Al Jazeera melaporkan, menyusul setelah pemblokiran akses di wilayah Kashmir, pencarian Google dipenuhi pertanyaan tentang "Bagaimana cara menikahi wanita Kashmir".

Misbah Rehsi, seorang warga Srinagar berusia 22 tahun, mengaku tidak heran dengan komentar seksis yang dikemukakan politisi Partai Bharatiya Janata. Dirinya mengatakan, upaya partai tersebut untuk memposisikan diri sebagai 'penyelamat' kaum wanita di Kashmir, hanyalah sebuah kepalsuan.

"Saya berharap, orang-orang India dapat memahami kebencian terhadap wanita dalam partai dan melihat bagaimana sebenarnya tidak ada niat untuk melindungi dan menyelamatkan perempuan Kashmir," jelasnya.

Pelecehan seksual sebagai 'senjata' konflik

Kavita Krishnan, anggota Partai Komunis India membawa seorang aktivis dari India ke Kashmir. Dia mengatakan, para perempuan di sana cemas mengingat kehadiran paramiliter India yang terus meningkat.

"Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka merasa sangat sulit antara lima dan sembilan Agustus untuk mendapat susu dan sayuran untuk anak-anak mereka, karena jam malam total," jelasnya.

Kavita menambahkan, perempuan Kashmir juga sangat tertekan akibat penahanan ilegal yang semakin meluas terhadap anak-anak usia sembilan atau 10 tahun, hingga usia remaja. Menurutnya, beberapa perempuan, baik dewasa maupun anak-anak mengungkapkan ketakutan, karena ancaman penganiayaan dan penggerebekan.

Sebelumnya, pasukan keamanan India telah mendapat tuduhan pelecehan seksual di Kashmir. Pada 23 Februari 1991, ketika India melakukan operasi militer besar-besaran, tentara diduga memperkosa lebih dari 30 wanita di dua desa, Kunan dan Poshpora, di distrik Kupwara, Kashmir. Namun, angkatan Darat India selalu membantah tuduhan itu.

Dalam laporan Juli lalu, PBB mengatakan, pihak berwenang selalu menggagalkan upaya proses hukum untuk kasus pemerkosaan di Kunan dan Poshpora, sehingga hingga saat ini tidak ada kemajuan terhadap kasus tersebut.

Dikutip dari laman Al Jazeera, perempuan di Kashmir kerap digambarkan sebagai objek seksual. Di media sosial, mereka dibumbui dengan meme seperti, 'gadis-gadis cantik dengan jilbab'.

Gambaran yang mendorong sikap seksis juga ditunjukkan dalam bioskop di India. Perempuan Kashmir dikabarkan kerap ditampilkan sebagai sosok yang lugu.

"Wanita Kashmir ditampilkan sebagai makhluk-makhluk yang tidak berdosa, lugu, dan berpura-pura," jelas Janees Lanker, mahasiswa asal Srinagar merefleksikan penggambaran perempuan Kashmir.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita [rnd]

Topik berita Terkait:
  1. Kashmir
  2. Konflik Kashmir
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini