Denmark akan Tempatkan Imigran di Pulau Bekas Penampungan Hewan Sakit
Merdeka.com - Pemerintah Sayap Kanan Denmark mengatakan akan mengisolasi lusinan imigran ke sebuah pulau terpencil yang dulu digunakan tempat menampung hewan menular untuk penelitian. Pulau Lindholm letaknya 2mil ke laut dengan luas hanya 17 hektar, sejak 1962 digunakan sebagai laboratorium, istal kuda, dan krematorium untuk hewan mati.
Menurut laporan The New York Times seperti dilansir dari The Insider pada Jumat (7/12), Sekarang tempat itu digunakan untuk kedokteran hewan Universitas Teknik Denmark. Ada layanan kapal feri bernama 'Virus' yang melayani pengunjung pergi dan pulang ke pulau itu.
Pemerintah Denmark mengumumkan pekan lalu bahwa mereka berniat mendekontaminasi pulau dari segala hal yang berbahaya pada 2019 dan membuat fasilitas yang siap menampung hingga 125 migran pada akhir tahun 2021.
"Jika Anda tidak diinginkan dalam masyarakat Denmark, Anda tidak seharusnya menjadi gangguan bagi orang Denmark. Mereka tidak diinginkan di Denmark, dan mereka harus merasakannya,"kata Menteri Imigrasi Denmark Inger Stojberg dalam akun Facebooknya.
Denmark semakin menunjukkan permusuhan terhadap para migran dalam beberapa tahun terakhir. Seringkali membuat headline internasional untuk berbagai kebijakan kontroversial mereka. Misalnya menerapkan pelarangan dalam memakai cadar, dan memaksa dibuatkan undang-undang baru untuk lingkungan Ghetto (sebutan bagi kawasan migran di Denmark) agar mengatur anak imigran berbaur ke dalam budaya Denmark.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Denmark mengatakan Pulau Lindholm akan menjadi rumah para migran yang telah ditolak statusnya sebagai pengungsi, tetapi tidak bisa dideportasi ke negara asal mereka karena alasan keamanan.
Pulau itu juga akan menampung para migran yang dicari oleh pemerintah Denmark untuk dideportasi karena catatan kriminal mereka, tetapi negara-negara asalnya menolak untuk menerima mereka.
"Para penduduk tidak ditahan, para migran akan diminta untuk tidur di fasilitas dan melapor setiap hari. Mereka bebas untuk meninggalkan pulau itu, dan layanan feri akan disediakan,"kata pernyataan itu.
Namun The Times melaporkan, juru bicara pemerintah juga mengatakan Denmark bermaksud untuk meminimalkan keberangkatan feri, Harga tiketnya juga akan dibuat sangat mahal. Sehingga tak mudah bagi imigran meninggalkan pulau itu.
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, mengatakan rencana yang dibuat itu telah memicu kecaman internasional. Dia sangat prihatin dengan rencana pemerintah Denmark. Bachelet juga merencanakan untuk memantau dan membahas situasi tersebut.
"Kami telah melihat dampak negatif dari kebijakan isolasi semacam itu, dan Denmark tidak boleh meniru kebijakan ini," kata Bachelet.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPesan Kepala BP2MI ke Pekerja Migran Indonesia
Benny mengatakan, pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan ini merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kompeten.
Baca SelengkapnyaPekerja Imigran Indonesia di Turki Meningkat 2 Tahun Terakhir, Paling Banyak di Sektor Ini
Sejak tahun 2021 jumlah pekerja migran Indonesia di Turki terus mengalami peningkatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tempat ini Jadi Saksi Bisu Pangeran Diponegoro Ditangkap Belanda, Ada Kursi dengan Bekas Tancapan Kuku
Simak cerita di balik tempat bersejarah dan saksi bisu ditangkapnya Pangeran Diponegoro.
Baca SelengkapnyaNasib Buruk Para Noni Belanda di Indonesia Zaman Jepang, Sungguh Mengenaskan Banyak Dijadikan Wanita Penghibur
Kisah sedih para tahanan wanita asal Belanda usai tentara Jepang berhasil menguasai Nusantara.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaKonvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca Selengkapnya