Demo 812 di Malaysia, Negeri Jiran Masih Dibekap Isu Diskriminasi Ras

Rabu, 12 Desember 2018 07:23 Reporter : Pandasurya Wijaya
Demo 812 di Malaysia, Negeri Jiran Masih Dibekap Isu Diskriminasi Ras demo 812 di malaysia. ©AFP Forum via EyePress Newswire/FL Wong

Merdeka.com - Pada mulanya adalah persoalan warna kulit. Manusia tak pernah meminta dilahirkan sebagai apa, di mana, dari orangtua yang mana dan warna kulitnya apa.

Tapi kejadian di Malaysia Sabtu lalu, 8 Desember, kembali mengingatkan orang soal diskriminasi ras yang masih membekap Negeri Jiran.

Puluhan ribu warga muslim Malaysia turun ke jalan di Ibu Kota Kuala Lumpur untuk menolak rencana pemerintah mengadopsi konvensi PBB yang menentang diskriminasi ras. Selama beberapa dekade warga ras melayu yang menjadi mayoritas di Malaysia mendapat sejumlah keistimewaan dari pemerintah.

Mereka yang berdemo itu merasa hak keistimewaan dan agamanya, Islam-- sebagai agama resmi negara--terancam.

Dikutip dari laman Asia Times, Senin (10/12), ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum PBB September lalu, dia berjanji Malaysia akan meratifikasi semua instrumen PBB terkait masalah perlindungan hak asasi, termasuk meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD).

Meski begitu Mahathir mengakui meratifikasi konvensi itu tidak akan mudah bagi Malaysia karena sensitifnya masalah ras dan agama di Malaysia yang mayoritasnya muslim. Namun janji Mahathir itu tetap mendapat sambutan hangat di dalam dan luar negeri. Koalisi Pakatan Harapan dinilai berkomitmen terhadap hak asasi, reformasi, dan demokratisasi.

Kaum konservatif etno-nasionalis dan kelompok partai Islam oposisi mengecam ICERD dan mengatakan ratifikasi konvensi PBB itu akan mengancam keistimewaan warga melayu atau bumiputera yang mencapai sekitar 60 persen penduduk.

ribuan warga muslim malaysia demo tolak penghapusan hak istimewa bagi ras melayu ©Reuters

Setelah mendapat tekanan dari kelompok pro-Melayu, pemerintahan koalisi Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan mereka tidak akan meratifikasi ICERD. Demo Sabtu lalu 8 Desember awalnya ditujukan untuk memprotes rencana pemerintah itu, namun pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan telah membatalkan rencana ratifikasi itu. Meski demikian pihak penyelenggara aksi memutuskan untuk melanjutkan demo dengan apa yang mereka sebut unjuk rasa atas rasa syukur.

Unjuk rasa yang digagas koalisi sejumlah kelompok muslim Malaysia itu dihadiri sejumlah petinggi partai UMNO dan PAS yang pernah berkuasa beberapa dekade sebelum akhirnya tumbang pada pemilu Mei lalu.

"Kalau Islam diganggu dan orang melayu diganggu, kalau hak kita diganggu, kita akan bangkit untuk membela hak kita," ujar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi di hadapan massa pengunjuk rasa. Bekas Perdana Menteri Najib dan istrinya, Rosmah, juga hadir dalam demo itu. Baik Najib dan Rosmah keduanya sudah didakwa terlibat dalam skandal megakorupsi di Malaysia dan terancam hukuman penjara.

Massa yang berkumpul di Lapangan Merdeka itu membawa spanduk bertuliskan kalimat takbir dan 'Toal ICERD'. Mereka kemudian salat zuhur bersama. Mengutip angka dari pihak kepolisian, massa yang berkumpul dalam demo itu diperkirakan mencapai 55.000 orang.

Sejumlah media lokal mengatakan ada banyak peserta demo yang naik bus dari Kelantan dan Terengganu menuju Kuala Lumpur untuk mengikuti unjuk rasa itu.

Demo besar-besaran yang pertama kali terjadi sejak Mahathir terpilih kembali sebagai perdana menteri itu membuktikan kelompok oposisi Malaysia bisa menggalang massa dan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk membatalkan ratifikasi ICERD.

Komisi HAM Malaysia (Suhakam) menggelar demo tandingan pro-ICERD keesokan harinya dengan jumlah peserta demo hanya sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan hadir dalam demo itu namun dia tidak datang dan dalam jumpa pers sehari kemudian mengatakan pemerintahannya memilih posisi yang berbeda dalam isu ratifikasi ini.

Meski sejumlah aktivis HAM menyesalkan keputusan pemerintah membatalkan ratifikasi ICERD, namun sebagian melihat sisi positif dari kejadian ini, yaitu adanya kebebasan berpendapat bagi warga yang berunjuk rasa dengan damai tanpa ada campur tangan kekerasan dari aparat keamanan. Hal itu membuktikan warga Malaysia kini sudah lebih terbuka dibanding sebelumnya. [pan]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini