Merdeka.com - Kabar memprihatikan baru-baru ini datang dari penduduk muslim Rohingya di Myanmar. Berdasarkan laporan Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW), para gadis usia 13 tahun di desa tersebut telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Ironisnya serangan secara seksual itu dilakukan oleh aparat Myanmar termasuk di antaranya anggota kepolisian, tentara dan penjaga perbatasan. Serangkaian pemerkosaan dilakukan di sembilan desa di distrik Maungdaw yang didominasi oleh warga Rohingya selama berbulan-bulan lamanya sejak tahun lalu.

Diberitakan harian Independent, Selasa (7/2), HRW menggambarkan hal itu sebagai hal yang memuakkan karena para pelaku seringkali menekan dan mengancam para perempuan dengan todongan senjata. Banyak korban yang mengatakan telah dihina secara etnis dan agama selama serangan oleh para pelaku.

Demi memperoleh bukti kaurat, HRW melakukan wawancara dengan 18 wanita melarikan diri ke Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya mengaku telah mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, 17 pria dan wanita mengaku meyaksikan kekerasan seksual dilakukan kepada para isrti, saudara, dan anak-anak mereka.

"Mereka (aparat keamanan) mengumpulkan semua perempuan di desa dan mulai memukuli kami dengan tongkat bambu dan menendang kami dengan sepatu bot mereka," kata salah satu wanita Rohingya yang menjadi korban kekerasan.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengungkapkan selain kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, para bayi dan anak-anak Rohingya juga dibantai sementara ibunya diperkosa oleh para aparat.

Kendati banyaknya bukti yang mengarah pada kejahatan aparat keamanan, pemerintah Myanmar tetap membantah tuduhan tersebut dan menyebut bukti-bukti itu sebagai alat propaganda. Bahkan, pemerintah juga mengklaim kekerasan dilakukan petugas kepolisian merupakan hal lumrah terjadi di beberapa negara.

"Kegagalan pemerintah dalam menyelidiki kasus pemerkosaan dan kejahatan lainnya terhadap Rohingya harus menjelaskan bahwa penyelidikan internasional secara independen sangat dibutuhkan untuk bisa mengungkap pelanggaran mengerikan ini," ungkap juru bicara HRW, Priyanka Motaparthy.