Merdeka.com - China mengumumkan penangguhan perjanjian ekstradisi dan bantuan peradilan Hong Kong dengan Kanada, Australia, dan Inggris.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Antara, Rabu (29/7), mengatakan bahwa sesuai otorisasi pemerintah pusat di Beijing, Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) secara aktif memberikan bantuan hukum kepada Kanada, Australia, dan Inggris yang terikat dalam perjanjian bersama.

Namun atas dalih pengesahan Undang-Undang China tentang Keamanan Nasional di Hong Kong, ketiga negara tersebut secara sepihak terlebih dulu menangguhkan perjanjian mereka masing-masing dengan Hong Kong mengenai pemindahan buronan.

"China sangat menentang karena langkah itu justru mengganggu urusan dalam negeri China dan secara serius melanggar hukum serta prinsip dasar hubungan internasional," demikian Wang.

Ia menuturkan bahwa politisasi kerja sama judisial oleh ketiga negara tersebut dengan Hong Kong juga sangat merusak fondasi kerja sama yang dibangun Hong Kong, dan menyimpang dari perlindungan supremasi hukum melalui kerangka kerja yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, Wang menambahkan, pihak China akhirnya memutuskan penangguhan perjanjian pemindahan buronan Hong Kong dan perbantuan hukum terkait kasus-kasus pidana dengan Kanada, Australia, dan Inggris.

Sebelumnya, China juga menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Selandia Baru.