Merdeka.com - Pemerintah China berjanji akan serius menindaklanjuti laporan mengenai pelarungan jenazah tiga anak buah kapal Indonesia dan dugaan eksploitasi terhadap ABK lainnya yang bekerja pada kapal pencari ikan berbendera China.

"China menanggapi laporan ini dengan sangat serius. Pihak China terus menjalin komunikasi dengan Indonesia mengenai hal itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta, Selasa (12/5).

China menilai beberapa laporan media mengenai peristiwa tersebut tidak berdasarkan fakta. "Oleh karena itu, kami akan menangani masalah tersebut berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku," kata Zhao.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian terkait persoalan pelarungan jenazah dan perlakuan tidak patut terhadap 46 ABK Indonesia yang bekerja pada empat kapal ikan perusahaan China, yakni Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606.

Long Xing 605 dan Tian Yu 8 membawa ABK Indonesia melalui perairan Korea Selatan dan sempat berlabuh di Busan.

Pihak China menyebut pelarungan tiga jenazah ABK Indonesia telah sesuai prosedur internasional dan disetujui oleh pihak keluarga yang bersangkutan, demikian Retno dalam konferensi pers daring, Kamis (7/5).

Kedutaan Besar RI di Beijing juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah China unuk mengklarifikasi ulang kasus tersebut.

"Nota diplomatik sudah dijawab Kemenlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan atau 'burial at sea' sesuai dengan praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya sebagaimana ketentuan ILO (Organisasi Buruh Internasional)," kata Menlu.

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah membentuk tim investigasi internal dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait langkah hukum atas kasus pelarungan jenazah dan perlakuan diskriminatif yang dialami ABK Indonesia.

Dewan HAM PBB

Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di industri perikanan kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti disampaikan dalam keterangan PTRI Jenewa yang diterima di Jakarta, Selasa.

Keprihatinan tersebut disampaikan Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Jenewa dalam konsultasi informal dengan Presiden Dewan HAM pada 8 Mei 2020 dengan agenda pembahasan kemungkinan Dewan HAM PBB mengeluarkan pernyataan mengenai "Dampak Pandemi terhadap HAM".

Dewan HAM PBB tengah membahas upaya global untuk menjamin keseimbangan penanganan COVID-19 dan perlindungan HAM.

Hal itu untuk menyikapi keprihatinan bersama bahwa negara, masyarakat, maupun individu menghadapi tantangan sulit dalam masa pandemi, dan sekaligus memajukan pendekatan HAM sebagai solusi.

Secara khusus delegasi Indonesia meminta Dewan HAM PBB untuk memberi perhatian pada situasi HAM yang kerap dilupakan, yaitu pelanggaran HAM di industri perikanan.

Delegasi RI merujuk pada kerentanan yang dihadapi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang hak-haknya sering dilanggar dengan kondisi kerja tidak manusiawi ataupun situasi seperti perbudakan, dan bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

"Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM internasional di Jenewa, Indonesia menggarisbawahi perlunya Dewan HAM untuk tegas melindungi HAM kelompok rentan yang sering tidak diperhatikan, yaitu hak-hak para ABK yang bekerja di industri perikanan," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.

Lebih lanjut Dubes Hasan Kleib menegaskan bahwa perlindungan HAM bersifat strategis dalam hal industri perikanan karena merupakan industri kunci rantai pangan dan pasokan global dalam masa normal, apalagi dalam situasi pandemi sekarang.

Dalam pembahasan rancangan Pernyataan Presiden Dewan HAM PBB, wakil Indonesia di Dewan HAM juga telah menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam penanganan pandemi, termasuk melalui jaminan akses produk-produk kesehatan secara global yang antara lain mencakup diagnosis, perawatan, dan vaksin.

Delegasi Indonesia di Dewan HAM terus memanfaatkan forum konsultasi informal dengan presiden Dewan HAM untuk meminta pertanggungjawaban global untuk isu yang terkait dengan agenda bisnis dan HAM, terutama sejak kasus Benjina, yaitu kasus pelanggaran HAM di industri perikanan multinasional yang mengemuka pada 2016.