Catalonia mau deklarasi kemerdekaan, Raja Spanyol anggap referendum tak sah
Merdeka.com - Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol dalam hitungan hari. Akhir pekan ini atau awal berikutnya. Rencana deklarasi akan dilakukan oleh Carles Puigdemont.
Raja Spanyol Felipe VI mengatakan penyelenggara pemungutan suara menempatkan Catalonia di luar hukum. Dia juga menambahkan kalau situasi di Spanyol sangat serius menyerukan persatuan.
Ratusan ribu orang di Catalonia juga melakukan protes pada polisi Spanyol karena kekerasan yang mereka lakukan selama pemungutan suara. Hampir 900 orang terluka dan 33 polisi juga terluka.
Jika pemerintah Spanyol ikut campur tangan dan menguasai Catalonia, Puigdemont mengatakan, kalau itu kesalahan yang mengubah segala sesuatu.
Puigdemont mengatakan, saat ini tidak ada kontak antara pemerintah di Madrid dan delegasi administrasi. Ia tidak setuju dengan pernyataan Komisi Eropa, bahwa peristiwa di Catalonia menjadi masalah internal untuk Spanyol.
Raja juga mengatakan Pemimpin Catalan yang menyelenggarakan referendum menunjukkan mereka tidak hormat pada kekuasaan negara. "Mereka telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dari hukum. Hari ini, masyarakat Catalan retak," kata Raja dikutip dari BBC, (4/10)
Jajak pendapat dinilai dapat menempatkan perekonomian yang kaya antara wilayah utara-tengah dan seluruh Spanyol. Tapi dia menekankan bahwa Spanyol akan mengatasi masa sulit.
Pemerintah pusat menegaskan referendum itu tidak sah.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPada Pemilu 2004, pertama kalinya rakyat memiliki hak suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaKenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya