Merdeka.com - Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Hal ini sudah dinyatakan dari hasil referendum, di mana 52 persen warganya meminta untuk keluar dari organisasi blok ekonomi politik Benua Biru tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi mengatakan keputusan yang kerap dijuluki Brexit (British Exit) ini tidak akan banyak berpengaruh pada hubungan bilateral Inggris dan Indonesia.

Menurut dia, hasil referendum akan melahirkan tatanan politik dan ekonomi baru di Inggris dan Eropa. Namun demikian dampak langsung referendum tersebut baru akan terlihat setidaknya dua tahun ke depan.

"Hasil referendum di Inggris tidak serta merta langsung berlaku, karena pasal 50 treaty on European Union harus di aktifkan dan proses negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa harus berlangsung untuk menyepakati Withdrawal Agreement," ujar Menlu Retno, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/6).

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini mengatakan kesepakatan keluarnya Inggris yang nanti menentukan dan mengatur hubungan Inggris dan Uni Eropa ke depannya. Dalam negosiasi itu dibahas tarif perdagangan, pengaturan keuangan, sampai status akses Inggris ke pasar Eropa ditentukan dari perjanjian tersebut.

Menlu Retno mengatakan dari segi politik dampak langsung bagi Indonesia atas hasil referendum Inggris akan sangat terbatas. Prioritas kemitraan Indonesia-Inggris maupun kemitraan Indonesia-Uni Eropa tidak akan berubah.

"Indonesia meyakini hasil referendum tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Inggris dan menjadi kepentingan bersama kedua negara untuk terus memupuk kerja sama di berbagai bidang strategis," kata Retno.

Sedangkan, sambung Menlu Retno, dari segi kerja sama ekonomi dampak dari hasil referendum masih harus mencermati tindak lanjut dari hasil Withdrawal Agreement Inggris-Uni Eropa.

"Dampak terhadap berbagai perjanjian yang ada antara Indonesia dengan UE maupun Inggris seperti status Inggris dalam skema RI-UE CEPA dan FLEGT License baru akan terlihat setelah disepakatinya Withdrawal Agreement Inggris-Uni Eropa," ujar menlu.