KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Berikut alasan skandal Panama belum menyeret sosok asal Amerika

Selasa, 5 April 2016 11:13 Reporter : Ardyan Mohamad
Skandal Panama Papers. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Bocoran data Panama Papers sedang mewarnai pembicaraan otoritas pajak di seluruh dunia. Ratusan tokoh, mencakup kepala negara, politikus, maupun konglomerat multinasional diduga terlibat pengemplangan pajak maupun skema pencucian uang yang dikuak oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, Presiden Suriah Bashar al-Assad, atau Raja Salman dari Arab Saudi menjadi sosok utama yang disoroti daftar itu.

Di tengah kehebohan tersebut, muncul spekulasi di forum-forum Internet bahwa data-data itu adalah pekerjaan intelijen Amerika Serikat. Sebab, dari 11,6 juta dokumen, wartawan yang terlibat investigasi raksasa ini baru bisa menemukan sosok Marianna Olszewski, penulis dan konsultan keuangan asal AS, sebagi pengguna jasa Mossack Fonseca. Firma hukum asal Panama ini adalah sumber kebocoran data, biasa membantu klien memindahkan aset ke negara surga pajak dengan membuat perusahaan abal-abal (shell).

Situs berita Fusion melaporkan, Selasa (5/4), ICIJ bukannya tidak sadar bahwa penyelidikan mereka belum banyak menyentuh sosok individu atau korporasi asal Negeri Paman Sam.

Pakar Perpajakan AS, Lee Sheppard, punya pendapat sendiri. Dia menyatakan banyak orang tajir di Amerika pasti mencari celah tak membayar pajak. Namun, fasilitas negara-negara bebas pajak seperti British Virginia, Kepulauan Cayman, Seychelles, ataupun Swiss, sudah banyak diberikan oleh beberapa negara bagian. Contohnya adalah Nevada, yang kondang berkat kota Las Vegas.

"Di AS, secara rata-rata orang terkaya membayar pajak lebih rendah dibanding negara maju lainnya. Tak heran di negara lain pengusaha besar pasti memiliki rekening offshore," kata Sheppard.

Sebagai perbandingan, di Negeri Adi Daya itu, pajak individu tertinggi adalah 39,6 persen dari penghasilan per tahun. Untuk transaksi seperti penambahan aset, maksimum 20 persen. Sedangkan di Eropa, angkanya bisa mencapai 42 persen buat transaksi serupa.

Ada pula teori lain kenapa politikus, pebisnis, maupun penjahat asal AS belum terungkap di Panama Papers. Don Semensky, bekas petinggi Badan Narkotika Nasional AS (DEA), menyatakan pengusaha hitam negaranya selalu memakai lebih dari dua sosok kebangsaan lain untuk menutupi jejaknya.

Praktik semacam itu sudah biasa dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba. "Saya memperkirakan, jika memang ada warga negara AS menjadi klien Mossack Fonseca, butuh waktu sedikitnya lima tahun untuk akhirnya menemukan akun yang terhubung dengan seseorang dari negara ini," kata Semensky.

Pengamat perpajakan James Henry meyakini bahwa lambat laun Panama Papers akan menyentuh individu korup dari AS. Masalah awal adalah besarnya data yang harus diteliti oleh para wartawan.

Dia yakin akan ada 'pemain kakap' terungkap, karena orang tajir di AS sangat suka memakai fasilitas bebas pajak, entah itu di dalam maupun luar negeri. Bagaimanapun, AS turut berkepentingan bisa menangkap pengemplang pajak. AS kehilangan potensi penerimaan hingga USD 150 miliar per tahun, gara-gara praktik offshore.

"AS tidak lebih jujur dari bangsa lain. Kita justru pengguna awal fasilitas offshore dan negara bebas pajak sejak era 1970-an," ujar Henry.

Terakhir kali ada warga AS dipidana karena membantu pencucian uang di negara bebas pajak adalah kasus Allen Stanford pada 2012. Bankir itu beroperasi di Antigua dan negara-negara kepulauan lain yang jarang diketahui publik. Karena bisnisnya sekaligus membokong uang para investor, Stanford divonis penjara 110 tahun.

[ard]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.