Bercermin dari Politik Ketakutan di Negeri Jiran

Kamis, 13 Desember 2018 07:34 Reporter : Pandasurya Wijaya
Bercermin dari Politik Ketakutan di Negeri Jiran Hari Kemerdekaan Malaysia ke-57. ©AFP PHOTO/Manan VATSYAYANA

Merdeka.com - Saat semua cara gagal, para politisi selalu punya jalan untuk memanfaatkan emosi massa buat meraup dukungan.

Ketakutan, baik nyata atau fiksi, adalah senjata yang cukup ampuh untuk menggerakkan orang buat melakukan apa pun. Setidaknya begitulah yang ditulis kolumnis Veera Pandiyan di laman the Star kemarin dalam menanggapi peristiwa demonstrasi besar-besaran warga muslim Malaysia di Kuala Lumpur Sabtu lalu.

Massa yang dikabarkan datang dari berbagai daerah turun ke jalan dan memenuhi Lapangan Dataran Merdeka untuk menyuarakan penentangan terhadap rencana pemerintah yang akan meratifikasi konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD). Peristiwa itu, kata Pandiyan, adalah contoh nyata bagaimana ketakutan telah dimanipulasi.

Pihak kepolisian memperkirakan ada sekitar 55.000 orang yang ikut aksi itu, sementara media daring menyebut ada 80.000. Sebagian menyebut sampai angka 300 ribu hingga 500 ribu.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam Sidang Umum PBB September lalu mengatakan pemerintahannya akan meratifikasi konvensi PBB itu.

Hal ini dipicu oleh sejumlah pidato dan ancaman kekerasan dari Partai UMNO dan PAS serta para petinggi Perkasa yang beralasan mereka ingin melindungi Konstitusi Federal dan posisi Islam di Negeri Jiran.

ribuan warga muslim malaysia demo tolak penghapusan hak istimewa bagi ras melayu ©Reuters

Mahathir mengatakan memang tidak mungkin meratifikasi ICERD karena pemerintahannya memerlukan dua pertiga suara mayoritas di Parlemen untuk mengamandemen Konstitusi.

"ICERD mendukung kebebasan dan menolak diskriminasi. Pasal 153 dari Konstitusi menyatakan ada hak istimewa bagi warga bumiputera dan itu bisa dinilai sebagai diskriminasi.

"Jika kita ingin menghapus keistimewaan ini maka itu akan bertentangan dengan Pasal 153 dan tak bisa diamandemen jika tidak tercapai dua pertiga suara mayoritas," ujar Mahathir yang menyebut di dalam koalisinya pun ada sebagian yang menentang rencana ratifikasi itu.

Veteran dari Asosiasi Patriot Nasional Birgadir Jenderal Muhamad Arshad Raji menyebut demo itu justru bertentangan dengan persatuan antarras dan keharmonisan antaragama.

"Mereka bukannya berdemo untuk menyerukan berbagai ras agar bersatu tapi justru demo itu memperlihatkan supremasi orang melayu dan Islam. Mereka menyebut ras melayu dan Islam terancam oleh pemerintahan baru koalisi Pakatan," kata dia.

Bagi para peserta demo dan kelompok pendukungnya, konvensi PBB itu dipandang sangat anti-melayu, anti-konstitusi, dan anti-Islam meski pada kenyataannya sudah ada 179 negara yang meratifikasi ICERD, termasuk 55 dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi ICERD, seperti juga Arab Saudi, Turki, Pakistan, Palestina. Cuma Malaysia dan Brunei dari negara OKI yang belum.

Pada akhirnya UMNO yang tumbang pada pemilu lalu setelah berkuasa selama enam dekade masih memanfaatkan ketakutan untuk menimbulkan kecemasan terhadap warga melayu, terutama mereka yang berada di daerah pelosok.

"Ketika orang dicekam ketakutan, entah itu nyata atau ilusi, mereka akan lebih mudah untuk dimanipulasi oleh para pemimpin yang menjanjikan perlindungan atau penyelamatan," tulis Pandiyan. [pan]

Topik berita Terkait:
  1. Malaysia
  2. Diskriminasi
  3. Rasisme
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini