Merdeka.com - Pemerintah Belanda akhirnya diperintahkan membayar ganti rugi pada janda-janda yang suaminya menjadi korban pembantaian selama Agresi Militer.

Ganti rugi itu, menurut Pengadilan Den Haag (12/3) seperti dilansir ABC News, diberikan pada sembilan janda dan anak-anaknya. Nominal yang harus dibayar tidak disebutkan. Mereka adalah korban ltambahan dari kasus pembantaian di Rawagede, Jawa Barat, pada 1947.

Dalam pengadilan tingkat pertama pada 2011, janda korban mendapat kompensasi 20 ribu Euro atau setara Rp 280 juta. Dengan adanya keputusan baru ini, jumlah korban yang harus diberi ganti rugi bertambah.

Yayasan Keluarga Korban Perang Rawagede mengklaim korban mencapai 430 orang, tidak hanya belasan.

Keputusan ini merupakan kemajuan setelah setengah abad lebih Belanda hanya meminta maaf pada korban perang kemerdekaan. Secara resmi, permohonan maaf itu disampaikan pada 2013.

Sekadar mengingatkan, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, selepas tercapai kesepakatan di Konferensi Meja Bundar, Kota Den Haag.

Sedangkan untuk penjajahan Jepang, Indonesia sementara ini baru mendapat ganti rugi rampasan perang. Wujudnya adalah aset-aset Nippon senilai USD 223 juta sesuai perjanjian San Fransisco pada 1958. Itu masih ditambah komitmen Negeri Matahari Terbit menanamkan modal dan memberi pinjaman jangka panjang pada Indonesia.

Adapun, ganti rugi dari Jepang ini justru tidak mencakup kejahatan kemanusiaan. Khususnya praktik jugun ianfu, atau wanita penghibur dari Indonesia yang dulu dipaksa melayani tentara Jepang selama 1942-1945.

Di Tanah Air, setidaknya ada 22 ribu perempuan melapor pernah dipaksa mengikuti jugun ianfu. Wanita yang rata-rata kini sudah renta atau bahkan meninggal ini belum mendapatkan ganti rugi layak.

Gugatan hukum pernah diajukan lewat LBH Yogyakarta, oleh mantan jugun ianfu pada 1997. Nilai kerugian materiil maupun imateriil mencapai Rp 5,3 triliun.

Namun tidak jelas bagaimana kelanjutan kasus