Merdeka.com - China membantah berbagai tuduhan terkait kondisi muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang, mengklaim mereka menikmati kebebasan beragama dan hak-hak fundamental lainnya.

Saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa kemarin, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan ada 24.000 masjid di wilayah China barat itu dan dia menambahkan bahwa “fakta mendasar menunjukkan tak pernah ada yang namanya genosida, kerja paksa, atau penindasan berbasis agama di Xinjiang”.

“Pintu menuju Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mengetahui fakta tersebut dan kebenaran di lapangan. China juga mengajak Komisioner Tinggi HAM untuk mengunjungi Xinjiang,” jelasnya, merujuk pada Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, yang kantornya telah melakukan negosiasi bagaimana mengakses wilayah tersebut, dikutip dari Aljazeera, Selasa (23/2).

Para aktivis dan pakar HAM PBB telah menyampaikan sedikitnya 1 juta muslim dipenjara di kamp-kamp di wilayah pinggiran Xinjiang. China membantah pelanggaran HAM dan berdalih kamp tersebut merupakan pusat pelatihan keterampilan untuk melawan ekstremisme agama.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengecam penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi atau KB paksa terhadap muslim Uighur yang menurutnya terjadi dalam “skala industri”.

“Situasi di Xinjiang melampaui batas,” ujarnya kepada forum Jenewa di mana China merupakan salah satu dari 47 negara anggota.

“Pelanggaran yang dilaporkan - termasuk penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan - sangat ekstrim dan ekstensif. Itu terjadi dalam skala industri, ”katanya.

Raab meminta Bachelet atau pakar independen lainnya untuk diberikan "akses mendesak dan bebas" ke Xinjiang dan mengatakan harus ada resolusi yang ditetapkan Dewan HAM PBB untuk isu ini.

Bulan lalu, komisi bipartisan Kongres Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah laporan baru bahwa China mungkin telah melakukan "genosida" dalam perlakuannya terhadap orang Uighur dan Muslim minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang.

Komisi Eksekutif Kongres untuk China (CECC) mengatakan bukti baru muncul pada tahun lalu bahwa "kejahatan terhadap kemanusiaan - dan mungkin genosida - sedang terjadi".

Pada Desember tahun lalu, Human Rights Watch mengatakan program big data di Xinjiang China "secara sewenang-wenang memilih" Muslim untuk ditahan, menandai perilaku seperti memakai kerudung, mempelajari Alquran atau pergi haji sebagai alasan penangkapan.

Presiden AS Joe Biden mendukung keputusan pemerintahan Trump menjelang berakhirnya masa jabatannya, bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang dan mengatakan Washington harus siap menerapkan sanksi untuk China.