Merdeka.com - Pihak berwenang Bangladesh menggusur lebih dari 3.000 toko para pengungsi Rohingya sejak bulan lalu, seperti dikonfirmasi seorang pejabat pemerintah pada Selasa.

Para keluarga pengungsi menyuarakan kekecewaan mereka atas penggusuran tersebut. Sekitar 850.000 minoritas Muslim tersebut memadati kamp-kamp di Bangladesh, setelah melarikan diri dari kekerasan militer di negara mereka, Myanmar pada 2017.

Bangladesh dipuji karena menampung para pengungsi, tetapi kelompok HAM mengkritik pembatasan yang mereka berlakukan terhadap para pengungsi, salah satunya penggusuran toko yang menjadi mata pencaharian mereka.

Wakil komisioner pengungsi Bangladesh, Shamsud Douza menyampaikan kepada AFP, lebih dari 3.000 "toko ilegal" telah digusur.

"Jumlah Rohingya meningkat. Dan mereka perlu tempat penampungan," jelas Douza, dikutip dari The Guardian, Rabu (5/12).

Douza mengatakan, lokasi penggusuran itu digunakan untuk membuat tempat penampungan atau kamp bagi para pengungsi dan menambahkan kelompok-kelompok bantuan memastikan para pengungsi masih mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Namun Khin Maung, seorang pemimpin komunitas Rohingya dan aktivis HAM, mengatakan penggusuran itu telah melukai puluhan ribu pengungsi di kamp-kamp tersebut.

“Keluarga Rohingya besar dan jumlah jatah makanan yang diberikan kepada mereka berkurang. Banyak keluarga yang dulunya mengandalkan pendapatan dari toko,” jelasnya.

Sumber nafkah

Salim Ullah, yang toko kelontongnya digusur, mengatakan dia sekarang akan berjuang untuk memberi makan keluarganya yang terdiri dari delapan orang.

“Toko itu adalah harapan terakhirku. Bagaimana saya menghidupi keluarga sekarang? Tidak ada jalan keluar kecuali mati. Saya tidak berdaya,” sesalnya.

Saad Hammadi dari Amnesty International mengatakan langkah itu akan membuat pengungsi rentan terhadap eksploitasi dan memperburuk kondisi di kamp-kamp.

“Penggusuran toko-toko dan penutupan sekolah-sekolah yang dipimpin masyarakat memperburuk ketegangan dan frustrasi,” ujarnya.

Hammadi mendesak pihak berwenang untuk “melindungi hak dan martabat para pengungsi Rohingya dengan melibatkan mereka dalam keputusan termasuk hak mereka untuk mencari nafkah”.