Merdeka.com - Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memperingatkan Myanmar untuk menghentikan eksekusi mati tahanan setelah empat orang dihukum gantung bulan lalu. Tahanan yang dieksekusi ini adalah aktivis pro demokrasi.

Eksekusi yang dilakukan junta militer ini menuai kecaman internasional. Menteri luar negeri dari ASEAN sedang membahas bagaimana mengatasi krisis di Myanmar dalam pertemuan yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja.

"Jika semakin banyak tahanan yang dieksekusi, kami akan terpaksa memikirkan kembali peran kami terhadap konsensus lima poin ASEAN," jelas Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen saat membuka pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, dilansir Al Arabiya, Rabu (3/8).

Lima konsensus itu disepakati pada April tahun lalu, salah satunya berisi desakan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar serta membangun dialog antara tentara dan penentang kudeta.

Hun Sen mengungkapkan ASEAN kecewa dengan eksekusi para aktivis tersebut, padahal pihaknya telah meminta hukuman mati dipertimbangkan kembali untuk mencapai dialog politik, perdamaian, dan rekonsiliasi.

Dalam pertemuan di Phnom Penh ini, perwakilan Myanmar tidak hadir. Kudeta militer pada 1 Februari 2021 memicu kekacauan di Myanmar. Militer menumpas para penentang kudeta dan menurut kelompok pemantauan, 2.100 orang tewas akibat kekerasan militer.