AS ogah hadiri pertemuan Dewan HAM PBB jika tak pro-Israel

Selasa, 21 Maret 2017 06:13 Reporter : Yulistyo Pratomo
Presiden Palestina Mahmud Abbas di Dewan HAM PBB. ©2017 AFP/Fabrice Coffrini

Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump membuktikan janjinya untuk menentang seluruh sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap mengebiri Israel. Tindakan itu ditunjukkan dengan cara memboikot seluruh pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, karena dianggap terlalu pro-Palestina.

Dilansir Times of Israel, Senin (20/3), Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengancam akan menarik seluruh perwakilannya dari Dewan HAM PBB, atau disingkat UNHRC. Tindakan keras itu diambil jika dewan terus membahas soal pelanggaran HAM yang dilakukan Israel serta melawan segala resolusi yang dihasilkan dewan itu.

"Amerika Serikat betul-betul dan tegas melawan keberadaan Tujuh Agenda Dewan HAM PBB atas 'Situasi HAM di Palestina dan wilayah Arab yang diduduki lainnya," ucap Plt juru bicara Deplu AS Mark Toner dalam pernyataannya.

Tujuh macam agenda tersebut antara lain fitur bagi dewan untuk membahas tiga kali dalam setahun terkait pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Toner menyebut tujuh butir agenda itu mengganggu kredibilitas dewan.

"Aksi Dewan pada hari ini mengingatkan kembali badan tersebut berdiri terlalu berat sebelah terhadap Israel," katanya. "Itu tidak melayani kepentingan Dewan untuk mengeluarkan satu negara dalam sesuatu yang tidak seimbang."

Israel merupakan satu-satunya negara yang dibahas secara spesifik di dalam agenda dewan, sebagai pembahasan pembuka atas negara Yahudi tersebut dinilai sebagai penuh dengan cercaan anti-Israel dalam pertemuan dewan dari negara-negara Arab dan Muslim.

"Akhir pekan ini, Amerika Serikat akan memilih melawan setiap resolusi yang dibuat berdasarkan butir-butir agenda tersebut dan mendorong negara-negara lain bertindak sama," lanjut Toner.

Pekan lalu, Tillerson mengirimkan surat untuk sembilan kelompok nonprofit yang berisi penjelasan mengenai rencana AS untuk keluar dari dewan HAM hingga lembaga itu mereformasi diri. Dalam suratnya itu, AS menyatakan keraguannya atas keanggotaan dewan yang berisi negara-negara dengan pelanggaran HAM seperti China, Mesir dan Arab Saudi.

Atas alasan itu, pemerintahan Trump memilih keluar dari UNHRC, dan tindakan itu tidak akan menjadi yang pertama untuk menghindari lembaga tersebut.

UNHRC berdiri pada 2006 menggantikan Komisi HAM PBB, berdirinya lembaga baru ini mendapatkan perlawanan dari mantan Presiden George W Bush, dengan menolak bergabung. Salah satu alasannya adalah mengenai keanggotaan negara pelanggar HAM di dalamnya.

Namun pada 2009, Presiden Barack Obama membalikkan keputusan itu dan berharap bisa meningkatkan UNHRC. "Bersama yang lain, kami akan memacu kerja untuk meningkatkan sistem HAM PBB," ucap Hillary Clinton, yang empat tahun berikutnya diangkat menjadi Menlu AS. [tyo]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.