AS Kembalikan Anggaran untuk Badan Pengungsi Palestina yang Dihentikan Donald Trump

Merdeka.com - Pemerintahan Joe Biden mengumumkan rencana untuk melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina, yang mengalami kekurangan anggaran sejak mantan Presiden AS Donald Trump menghentikan bantuana tersebut pada 2018.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS akan memberikan USD 150 juta anggaran bantuan kemanusiaan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA).

UNRWA memberikan bantuan dan layanan lainnya, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan, kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Lebanon, dan Yordania yang diduduki. UNRWA menyambut baik pengumuman tersebut.

“UNRWA sangat senang bahwa sekali lagi kami akan bermitra dengan AS untuk memberikan bantuan penting kepada beberapa pengungsi paling rentan di Timur Tengah dan memenuhi mandat kami untuk mendidik dan memberikan perawatan kesehatan primer kepada jutaan pengungsi setiap hari,” jelas Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, Kamis (8/4).

Blinken mengatakan AS juga berencana memberi Palestina USD 75 juta bantuan ekonomi dan pembangunan untuk Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, serta USD 10 juta untuk program pembangunan perdamaian melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Washington, lanjut Blinken, akan melanjutkan "bantuan keamanan penting", namun tanpa menjelaskan lebih lanjut.

“AS berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan bagi orang Israel dan Palestina dengan cara yang nyata dalam waktu dekat,” ujarnya.

Hubungan AS-Palestina

Presiden AS Joe Biden, yang menjabat pada 20 Januari, berjanji untuk mengambil pendekatan yang berbeda dalam hubungan Palestina dibandingkan pendahulunya.

Pemerintahan Trump menghentikan hampir semua bantuan untuk Palestina setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas Palestina pada 2018. Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk memaksa Palestina agar mau bernegosiasi dengan Israel.

Tetapi pemerintahan Biden tidak akan mengubah keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, termasuk menolak menentang kesepakatan normalisasi diplomatik yang ditengahi oleh pemerintahan Trump antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

UNRWA menghadapi tekanan selama bertahun-tahun dari Israel dan sekutunya, yang telah mendesak agar badan tersebut dihapuskan dan misinya diserahkan kepada badan pengungsi PBB (UNHCR).

Sebagian besar pengungsi yang dibantu oleh badan tersebut adalah keturunan dari sekitar 700.000 warga Palestina yang diusir dari rumah mereka atau melarikan diri dari pertempuran dalam perang 1948 yang mengarah pada penciptaan Israel. Menurut para pengamat, tekanan pada UNRWA adalah bagian dari upaya untuk mendiskreditkan hak-hak pengungsi.

Pada Rabu, Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan mengecam keputusan pemerintahan Biden tersebut.

“Ketimbang menyelesaikan konflik, UNRWA justru melanggengkannya. Setiap pengembalian dana itu harus bergantung pada reformasi penting,” tulis Erdan di Twitter.

Ahmed Abu Huly, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan dia akan mengadakan pertemuan Zoom dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS Richard Albright untuk menyampaikan penghargaan atas "dukungan yang sangat penting" dan berharap itu akan berlanjut.

Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh juga menyambut baik dimulainya kembali bantuan dan menyerukan "kepada pemerintah Amerika untuk menciptakan jalur politik baru yang memenuhi hak dan aspirasi rakyat Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB".

PBB juga menyambut baik rencana tersebut.