AS Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Minyak Nasional Venezuela
Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak nasional Venezuela. Sanksi ini diberikan setelah hubungan kedua negara menegang di tengah krisis politik dalam negeri Venezuela. Presiden AS Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Sanksi terhadap perusahaan Petroleos De Venezuela SA (PDVSA) bertujuan menekan Maduro agar menyerahkan kekuasaan kepada oposisi. AS berharap sanksi terhadap PDVSA dapat memblokir aset senilai USD 7 miliar dan menghilangkan USD 11 miliar pendapatan negara tersebut. Demikian disampaikan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (28/1).
Sanksi ini menghentikan PDVSA mengumpulkan hasil minyak yang diekspor ke pelanggan AS, termasuk membekukan aset unit-unit PDVSA, termasuk Citgo, anak perusahaannya yang berbasis di AS. Demikian dilansir dari Al Jazeera, Selasa (29/1).
Sanksi ekonomi AS terhadap Venezuela ini atas koordinasi dengan Juan Guaido. Guaido pernah menyampaikan akan melakukan kontrol terhadap aset negara di luar negeri untuk mencegah Maduro menguasai aset-aset dan mengosongkan pundi keuangan Venezuela.
Menanggapi sanksi AS ini, Nicolas Maduro berjanji akan mengambil tindakan dan menyebut sanksi AS sebagai tindakan kriminal. Maduro juga menuduh AS merampok kekayaan minyak negaranya yang secara sah menjadi milik Venezuela.
"Saya telah memberikan instruksi khusus kepada Kepala PDVSA untuk mengambil tindakan secara politik dan hukum, di pengadilan AS dan internasional, untuk mempertahankan kekayaan dan aset Citgo," kata Maduro di televisi pemerintah.
Dalam sebuah pesan dalam bahasa Inggris yang kurang fasih, Maduro berkata dengan tegas kepada Donald Trump: "Lepaskan Venezuela!" Maduro telah lama menuduh AS dan negara-negara lain mengobarkan "perang ekonomi" yang bertujuan menyingkirkannya dari kekuasaan.
"Minyak adalah sumber pendapatan terbesar Venezuela dan AS adalah pelanggan terbesar Venezuela - 41 persen ekspor minyak mereka ke AS, dan aset asing terbesar mereka adalah Citgo, kilang minyak yang berbasis di AS," jelas Kristen Saloomey dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington, DC.
"Dan yang terpenting, perusahaan minyak milik negara dikendalikan militer yang merupakan kunci bagi Maduro tetap berkuasa, jadi tujuan pemerintah AS adalah untuk menahan uang ini dari pemerintah Maduro dan mentransfernya ke pasukan yang setia ke Guaido," lanjutnya.
Venezuela, pernah menjadi negara makmur namun kemudian mengalami krisis ekonomi dan jutaan penduduknya melarikan diri ke negara-negara tetangga.
"Kami akan membongkar korupsi Maduro dan kroni-kroninya, dan tindakan hari ini memastikan mereka tidak bisa lagi menjarah aset rakyat Venezuela," kata Bolton.
Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan pihaknya juga mengambil langkah untuk mengesahkan transaksi dan kegiatan tertentu dengan PDVSA. Aset Citgo di AS akan diizinkan tetap beroperasi - asalkan setiap dana hasil perusahaan minyak milik negara itu dikirim ke akun yang diblokir di AS.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menekankan sanksi baru itu tidak menargetkan rakyat Venezuela dan tidak akan mempengaruhi bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan peralatan medis.
"Itu yang sangat dibutuhkan setelah bertahun-tahun kehancuran ekonomi di bawah pemerintahan Maduro," kata dia.
Senator AS Marco Rubio, kritikus vokal Maduro yang menyerukan sanksi itu, menyambut baik langkah itu bahkan sebelum diumumkan. "Keluarga kriminal Maduro telah menggunakan PDVSA untuk membeli dan mempertahankan dukungan dari para pemimpin militer," kata Rubio. "Minyak itu milik rakyat Venezuela, dan karenanya uang yang didapat PDVSA dari ekspornya sekarang akan dikembalikan kepada rakyat melalui pemerintah konstitusional mereka yang sah," lanjutnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan
Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN Apresiasi Satgas Nataru Pertamina dalam Menjaga Kelancaran Distribusi Energi
Wamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca SelengkapnyaPutin Ungkap Alasan Dirinya Lebih Suka Joe Biden Ketimbang Trump di Pemilu AS 2024
Putin Sebut Dirinya Lebih Suka Joe Biden Ketimbang Trump di Pemilu AS 2024, Alasannya Tak Terduga
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca Selengkapnya