Merdeka.com - Setelah hampir tiga tahun melalui serangkaian proses penyelidikan, pengakuan mengejutkan dan skandal menghebohkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat atau biasa disebut Capitol Hill, kembali terguncang setelah lembaga itu merencanakan penyelidikan terhadap Presiden Donald Trump untuk melengserkannya dari jabatan.

Ini bukan kali pertama bagi Trump, sejak awal ia terpilih, sejumlah investigasi telah bergulir dalam kaitannya dengan tuduhan keterlibatan Rusia untuk memenangkannya.Tahun ini, Trump kembali dituduh melibatkan pihak asing untuk kepentingan politiknya.

Penyelidikan terhadap Trump kali ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk melemahkan pesaing politiknya di pemilu 2020, Joe Biden. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi mengatakan, tindakan Trump telah mengkhianati sumpah jabatannya.

"Tidak ada yang kebal hukum," tegas Pelosi, ketika mengumumkan rencana investigasi terhadap Trump pada Selasa (24/9).

Kasus Joe Biden

Penyelidikan ini menjadi badai di penghujung periode pertama Trump. Pasalnya, penyelidikan resmi disetujui oleh sebagian besar anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat.

Dikutip dari Independent, Jumat (27/9), rencana pemakzulan Trump ini berawal dari percakapan via telepon antara Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dikatakan dalam obrolan tersebut, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden terkait dugaan kasus korupsi di perusahaan gas Ukraina.

Beberapa hari sebelum percakapan itu terjadi, Trump dilaporkan memerintahkan pembekuan dana bantuan militer untuk Ukraina senilai USD 400 juta. Sikap ini seakan menjadi upaya Trump untuk menekan pemimpin Eropa Timur itu.

Rabu (25/9) lalu, Gedung Putih akhirnya merilis memorandum berisi percakapan Trump dan Zelensky. Transkrip percakapan itu dirilis atas permintaan Trump, guna keperluan penyelidikan.

"Saya katakan, kami melakukan banyak hal untuk Ukraina," ujar Trump dalam percakapan dengan Zelensky, sesuai yang dimuat dalam memorandum.

Trump juga mengatakan, AS telah menghabiskan cukup banyak tenaga dan waktu untuk Ukraina. Bahkan menurut Trump, apa yang diberikan AS jauh lebih banyak daripada negara Eropa lain. Padahal, kata Trump seharusnya bantuan-bantuan yang lebih besar datang dari sesama negara Eropa.

"Jerman hampir tidak melakukan apapun untuk Anda. Mereka hanya bisa bicara, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan," kata Trump.

Pada transkrip percakapan keduanya, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki kasus Biden.

"Satu lagi, ada banyak perbincangan soal putra Biden, dikatakan Biden menghentikan tuntutan (soal korupsi) dan banyak orang ingin tahu soal itu. Jadi apa pun yang bisa Anda lakukan dengan jaksa agung akan membantu," ujar Trump. "Kedengarannya mengerikan bagi saya," tambahnya.

Biden dianggap telah mendorong pemecatan jaksa agung tersebut untuk kepentingan bisnis putranya. Hunter Biden, memegang perusahaan di Ukraina bernama Burisma Holdings. Yuriy Lutsenko, seorang jaksa penuntut umum sempat menyelidiki transaksi keuangan perusahaan tersebut.

Dapatkah Trump Dipenjara?

Departemen Kehakiman mengatakan, presiden yang masih menjabat tidak dapat didakwa atau dituntut secara hukum. Tetapi, nasib Trump dapat berubah ketika ia diberhentikan, atau ketika masa jabatannya berakhir.

Anggota Kongres dari California, Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen, mengatakan Trump bisa jadi presiden pertama yang berpotensi mendekam di penjara.

Jaksa menyatakan mantan pengacara Trump, Michael Cohen, "bertindak sesuai dengan arahan" dari Trump untuk membungkam dua perempuan--Stormy Daniels dan Karen McDougal--soal hubungan perselingkuhannya dengan dua bintang televisi itu.

Setidaknya dua pertiga anggota dewan kini mendukung pemakzulan Trump, atau upaya untuk menggulingkan presiden.

Setelah Pelosi mengumumkan rencana penyelidikan resmi terhadap Trump, presiden kontroversial itu bersama timnya merilis serangkaian cuitan yang menyerang Partai Demokrat.

Beban isu ini tampaknya akan beralih ke Demokrat soal bagaimana mereka membuat skandal ini jadi perhatian besar rakyat AS. Di Kongres yang sangat terpolarisasi, upaya pemakzulan ini akan memperlihatkan bagaimana kubu Demokrat dan Republik bersikap.

Terlebih lagi, dua pertiga mayoritas Senat harus menentukan pilihan jika ingin memecat Trump lewat proses pemakzulan. Sejauh ini kubu Republikan tampaknya tidak akan meninggalkan Trump.

Anggota Kongres California Jackie Speier mengatakan, Trump mungkin tidak akan memenuhi masa jabatannya hingga akhir. Ia juga mengatakan, adanya perkembangan kasus kampanye Trump di pemilu 2016 yang melibatkan Rusia. Speier percaya, Trump akan mundur sebelum pemakzulan.

"Saya selalu berpikir bahwa dia (Trump) tidak akan pernah memenuhi masa jabatan sepenuhnya," tandas Speier.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita