Merdeka.com - Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat dihujani kritik tajam karena abstain saat pemungutan suara pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di DPR pada Rabu malam. Dalam proses pemungutan suara, ada dua dakwaan terhadap Trump yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses penyelidikan. Para anggota DPR harus memilih apakah setuju dengan dua dakwaan tersebut, salah satu dakwaan, atau menolak keduanya.

Tulsi Gabbard, anggota Kongres dari Hawaii dikritik keras sesama anggota Demokrat karena tidak memilih atau abstain.

Kritikan salah satunya datang dari Alexandria Ocasio-Cortez. Menurutnya tak mengambil sikap dalam proses tersebut memiliki konsekuensi besar.

"Kami ditugaskan di sini untuk memimpin," ujarnya, dilansir dari The Independent, Jumat (20/12).

Mantan Senator Claire McCaskill menyebut tindakan tersebut hal yang "bodoh".

"Saya tidak tahu apa tujuannya. Menurut saya cari perhatian. Kami membicarakan dia," ujarnya kepada MSNBC.

Gabbard, satu-satunya anggota Demokrat yang tak memberikan suaranya dalam pemungutan suara pemakzulan Trump.

Gabbard, yang mencalonkan diri sebagai kandidat capres, menjelaskan alasannya melalui sebuah rekaman video. Dia menyampaikan telah membaca 658 halaman laporan pemakzulan dan tidak setuju dengan tindakan kedua belah pihak selama proses berlangsung.

Dia percaya Trump bersalah atas berbagai tindakan kelirunya, tapi suara hatinya menentang pemakzulan.

"Saya tidak dapat memilih dengan suara hati yang menentang pemakzulan," jelasnya.

Gabbard juga mengatakan dengan penuh kesadaran menentang pemakzulan karena menurutnya presiden yang berkuasa tak bisa dilengserkan secara partisan karena dipicu permusuhan kesukuan.

"Saya juga tidak bisa memilih pemakzulan karena pemecatan presiden yang sedang berkuasa tidak boleh menjadi puncak dari proses partisan yang dipicu permusuhan kesukuan," jelasnya.

Presiden AS dimakzulkan karena menyalahgunakan kekuasaannya dalam upaya menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya Joe Biden dan menghalangi penyelidikan DPR.

Senat, yang dikuasai mayoritas Republik, akan mengadakan persidangan pada Januari untuk memutuskan apakah Trump harus dilengserkan atau tetap menjabat.