Merdeka.com - Enam pabrik atau produsen vaksin Covid-19 menyebabkan krisis hak asasi manusia yang tidak pernah terjadi sebelumnya karena penolakan mereka melepaskan hak kekayaan intelektual dan berbagi teknologi vaksin, seperti disampaikan Amnesty International dalam sebuah laporan.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu, berjudul “Dosis Dobel Kesenjangan”, kelompok HAM tersebut mengecam AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, dan Pfizer karena mendukung dan bersepakat demi keuntungan negara-negara kaya.

“Memvaksinasi dunia adalah satu-satunya cara kita keluar dari krisis ini,” jelas Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard.

“Seharusnya saatnya menyerukan perusahaan-perusahaan ini, yang menciptakan vaksin dengan begitu cepat, sebagai pahlawan. Namun alih-alih, atas penghinaan mereka dan duka kita bersama, menghalangi transfer pengetahuan yang disengaja oleh Big Pharma dan dorongan serta kesepakatan mereka untuk mendukung negara-negara kaya telah menghasilkan kelangkaan vaksin yang benar-benar dapat diprediksi dan sangat menghancurkan bagi banyak orang lainnya,” lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/9).

Amnesty mengatakan pihaknya meninjau kebijakan hak asasi manusia setiap perusahaan, struktur harga vaksin, catatan tentang kekayaan intelektual, berbagi pengetahuan dan teknologi, alokasi yang adil dari dosis vaksin yang tersedia, dan transparansi.

Penelitian tersebut menemukan pada tingkat yang berbeda, enam pengembang vaksin gagal memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia mereka.“Dari 5,76 miliar dosis yang diberikan di seluruh dunia, 0,3 persen dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dengan lebih dari 79 persen dikirim ke negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi,” jelas laporan tersebut.

“Meskipun ada seruan untuk memprioritaskan dan berkolaborasi dengan Fasilitas COVAX, instrumen internasional yang bertujuan untuk memastikan alokasi vaksin global yang adil, beberapa perusahaan yang dinilai terus menimbun pasokan vaksin untuk negara-negara yang diketahui menimbun vaksin.”

Laporan itu menambahkan, semua perusahaan yang dinilai menolak terlibat dalam inisiatif terkoordinasi internasional yang dirancang untuk meningkatkan pasokan global dengan berbagi pengetahuan dan teknologi.

Amnesty mengatakan, sejumlah perusahaan itu juga menentang proposal untuk sementara mencabut hak kekayaan intelektual, seperti Pengesampingan Aturan Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan WTO (TRIPS) yang diusulkan India dan Afrika Selatan.

“Hari ini menandai 100 hari menuju akhir tahun. Kami menyerukan kepada negara bagian dan perusahaan farmasi untuk mengubah arah secara drastis dan melakukan segala yang diperlukan untuk mengirimkan 2 miliar vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah mulai sekarang. Tidak seorang pun harus menghabiskan satu tahun lagi menderita dan hidup dalam ketakutan,” tegas Callamard.

Pada Selasa, Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan kepada Majelis Umum PBB, komunitas internasional harus mendistribusikan vaksin Covid-19 secara adil untuk menghindari munculnya varian virus corona baru yang lebih menakutkan.

“Saya meminta masyarakat internasional untuk memperkuat multilateralisme dalam hal kesehatan dan memajukan pemerataan distribusi vaksin. Itu adalah tugas moral kami,” kata Duque.

“Jika penundaan dalam distribusi vaksin yang merata terus berlanjut di semua negara, kita, umat manusia, dihadapkan pada varian baru yang menyerang kita dengan keganasan yang lebih besar. Kekebalan global membutuhkan solidaritas, jadi penimbunan tidak dapat terjadi di hadapan kebutuhan orang lain.”