Merdeka.com - Pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe mendatangkan berbagai kontroversi dan penolakan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menentang pemakaman itu, salah satunya ketika seorang pria membakar diri dekat kantor PM Jepang hingga. Unjuk rasa dengan massa 10.000 orang juga terjadi di Ibu Kota Jepang, Tokyo.

Tetapi pemerintah Jepang tetap akan melaksanakan pemakaman kenegaraan pada Selasa (27/9) besok.

Perwakilan sejumlah negara pun akan datang, seperti Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM India Narendra Modi, PM Australia Anthony Albanese, dan lain-lain.

Namun lebih dari setengah masyarakat Jepang menolak pemakaman kenegaraan Abe.

Beberapa alasan penolakan muncul, salah satunya adalah pemakaman kenegaraan biasanya dilakukan untuk keluarga kerajaan Jepang.

Meski biasa dilakukan untuk keluarga kerajaan, namun semenjak berakhirnya Perang Dunia II, politisi diberikan kehormatan untuk dimakamkan secara kenegaraan. Pemakaman kenegaraan Abe dapat menjadi peristiwa besar dalam sejarah Jepang.

Shinzo Abe meninggal setelah ditembak Juli lalu ketika dia sedang berkampanye di Kota Nara. Masyarakat Jepang pun berduka karena kematian Abe.

Meski Abe tidak begitu populer, namun masyarakat Jepang melihat bahwa dia berhasil membawa stabilitas dan keamanan kepada Jepang.

Jadi keputusan untuk melakukan pemakaman kenegaraan adalah cerminan dari jerih payah Abe selama bertugas. Mengingat juga jika Abe adalah PM terlama Jepang yang hasil kerjanya berdampak besar.

“Dia (Abe) lebih maju dari zamannya,” kata ilmuwan politik dan mantan penasihat Abe, Profesor Kazuto Suzuki, dikutip dari BBC, Senin (26/9).

“Dia memahami keseimbangan kekuatan yang berubah. Bahwa kebangkitan China, tentu saja, akan mendistorsi keseimbangan kekuatan dan membentuk kembali tatanan di kawasan itu. Jadi, dia ingin mengambil kepemimpinan,” lanjutnya.

Suzuki juga menjelaskan inisiatif Abe membentuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) berhasil menyatukan seluruh negara Asia-Pasifik untuk bekerja sama dalam hal ekonomi. Abe pun memimpin Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Kepemimpinan ini mengisyaratkan upaya Abe agar Jepang menjadi pemimpin Asia.

Bukan hanya itu, Abe juga berperan besar dalam pembentukan aliansi antara AS, Jepang, India, dan Australia yang dikenal sebagai ‘Quad’. Pembentukan Quad mengizinkan Jepang untuk melakukan pertahanan diri kolektif. Namun bagi beberapa pihak, aliansi ini mampu membawa Jepang ke dalam peperangan. Ini juga menjadi salah satu alasan penolakan pemakaman kenegaraan Abe.

“Abe meloloskan RUU pertahanan diri kolektif,” kata pengunjuk rasa Machiko Takumi.

“Itu berarti Jepang akan berperang dengan Amerika, yang berarti dia membuat Jepang bisa berperang lagi, itu sebabnya saya menentang pemakaman kenegaraan,” lanjutnya.

Sebelumnya Konstitusi menyatakan jika Jepang meninggalkan haknya untuk berperang. Namun masyarakat melihat jika RUU itu mampu menyeret Jepang ke dalam peperangan kembali.

“Abe dipandang sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat,” kata Profesor Koichi Nakano dari Universitas Sophia Tokyo.

“Apa pun yang dia lakukan, dia melakukannya bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dia melakukannya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” lanjutnya.

Namun bagi pendukungnya, Abe berupaya untuk melawan pertumbuhan pesat China.

“Abe memiliki visi yang sangat futuristik,” kata mantan penasihatnya, Suzuki.

“Dia melihat bahwa China akan bangkit, dan Amerika Serikat akan mundur dari kawasan itu. Agar Amerika Serikat tetap terlibat di kawasan ini, dia menyadari bahwa kita perlu memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri,” lanjutnya.

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan