Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

638 Organisasi Masyarakat Sipil Desak PBB Putus Hubungan dengan Rezim Militer Myanmar

638 Organisasi Masyarakat Sipil Desak PBB Putus Hubungan dengan Rezim Militer Myanmar Militer Myanmar membakar sejumlah desa. ©Screengrab video Reuters

Merdeka.com - Ratusan organisasi masyarakat mendesak Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres agar seluruh badan organisasi itu menghentikan hubungan mereka dengan rezim militer Myanmar.

Dalam surat tertulisnya kepada Guterres, ratusan organisasi mengecam keras hubungan badan-badan PBB dengan rezim militer. Kecaman dan desakan diutarakan setelah ratusan organisasi itu menemukan PBB masih berurusan dengan rezim militer Myanmar, seperti melalui penandatanganan perjanjian hingga pemberian dana.

Mereka pun meminta agar seluruh hubungan itu dihentikan.

“Kami meminta Anda dan semua entitas PBB untuk segera menghentikan semua bentuk kerja sama dan keterlibatan yang memberikan legitimasi kepada junta pembunuh ilegal,” tulis surat yang ditandatangani 638 organisasi masyarakat sipil, seperti dikutip dari Aljazeera, Jumat (23/9).

"Ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan tentang ketidakberpihakan, netralitas, independensi dan "tidak membahayakan" yang digariskan dalam Standar Operasi Gabungan PBB dan kerangka kerja keterlibatan, yang harus dipatuhi oleh entitas PBB dan meminta pertanggungjawaban mereka sendiri."

Dalam surat itu juga disampaikan, jika badan-badan seperti Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Internasional PBB untuk Migrasi (IOM) masih memiliki hubungan dengan rezim militer Myanmar.

Militer mengkudeta pemerintah resmi Myanmar pada Februari 2021 lalu. Kudeta itu dipimpin Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dia pun menahan Aung San Suu Kyi dan menjebloskannya ke tahanan.

Meski anggota pemerintah resmi Myanmar telah dilepas dari jabatannya, namun mereka tetap melawan rezim militer dengan membentuk Pemerintah Nasional Bersatu (NUG). NUG juga membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF) untuk memperjuangkan demokrasi dan melawan tindakan keras militer serta mendorong masyarakat untuk melawan rezim militer.

Hingga kini NUG menguasai 52 persen wilayah di Myanmar sedangkan rezim militer hanya menguasai sekitar 17 persen.

Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan

(mdk/pan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
Pesan Megawati ke Masyarakat: Tidak Apa-Apa Terima Bansos, tapi Coblosnya Jangan Goyang

Pesan Megawati ke Masyarakat: Tidak Apa-Apa Terima Bansos, tapi Coblosnya Jangan Goyang

Mega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan

Jokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan

Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB

Baca Selengkapnya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Baca Selengkapnya
Reaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan

Reaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan

AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya