Merdeka.com - Perjanjian internasional larangan penggunaan senjata nuklir diratifikasi 50 negara, disampaikan PBB pada Sabtu, yang memungkinkan teks "bersejarah" itu mulai berlaku setelah 90 hari.

Sementara negara dengan kekuatan nuklir belum menandatangani perjanjian itu, para aktivis yang telah mendorong berlakunya perjanjian itu berharap hal itu akan terbukti lebih dari sekadar simbolis dan memiliki efek jera bertahap.

Honduras menjadi negara ke-50 yang meratifikasi.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya "puncak dari gerakan sedunia untuk menarik perhatian pada konsekuensi bencana kemanusiaan dari setiap penggunaan senjata nuklir," menurut pernyataan dari juru bicaranya.

"Ini mewakili komitmen yang berarti terhadap penghapusan total senjata nuklir, yang tetap menjadi prioritas pelucutan senjata tertinggi PBB," jelasnya, dikutip dari AFP, Minggu (25/10).

Sejumlah NGO menyambut berita tersebut, termasuk Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN), koalisi yang memenangkan Nobel Perdamaian 2017 karena peran utamanya membawa perjanjian tersebut mencapai hasil.

"Honduras baru saja meratifikasi perjanjian itu sebagai negara ke-50," ujar ICAN di Twitter.

"Hari ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan, dan sebuah janji untuk masa depan yang lebih aman," kata Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Peter Maurer.

Peringatan 75 tahun serangan bom nuklir Nagasaki dan Hiroshima, pada Agustus, membuat sejumlah negara meratifikasi perjanjian tersebut seperti Nigeria, Malaysia, Irlandia, Malta, dan Tuvalu.

Thailand, Meksiko, Afrika Selatan, Bangladesh, Selandia Baru, Vietnam, dan Vatikan juga telah meratifikasi perjanjian tersebut.

PBB mengatakan, perjanjian akan mulai berlaku 22 Januari 2021.

Dalam sebuah pernyataan, ICAN berharap perusahaan berhenti memproduksi senjata nuklir dan lembaga keuangan berhenti berinvestasi di perusahaan yang memproduksi senjata nuklir.