Merdeka.com - Sebanyak 15.000 anggota pasukan Garda Nasional AS diaktifkan dan akan dikerahkan ke Washington, DC, untuk membantu pengamanan menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.

Pasukan yang didatangkan dari negara bagian lain ini bertambah, di tengah meningkatnya kekhawatiran adanya unjuk rasa disertai kekerasan menyusul penyerbuan Gedung Parlemen atau Capitol pekan lalu.

Dikutip dari Al Arabiya, Rabu (13/1), Kepala Biro Garda Nasional, Jenderal Angkatan Darat Daniel Hokanson, diberikan kewenangan untuk menempatkan sampai 15.000 personel, tapi dia mengatakan permintaan bantuan datang dari Dinas Rahasia, Kepolisian Lingkungan AS, dan Kepolisian Capitol, yang jumlahnya meningkat pekan ini.

Pada Selasa, Angkatan Bersenjata mengatakan para pejabat bekerja sama dengan Dinas Rahasia untuk menentukan mana anggota Garda Nasional yang perlu diperiksa latar belakangnya.

Anggota Parlemen, Jason Crow meminta Menteri Angkatan Bersenjata, Ryan McCarthy agar memerintahkan Komando Penyelidikan Kejahatan (CID) Angkatan Darat memeriksa anggota Garda Nasional yang akan dikerahkan untuk memastikan mereka tidak bersimpati pada teroris domestik.

Angkatan Bersenjata mengatakan CID tak akan memeriksa semua anggota Garda, tapi beberapa anggota mungkin harus menjalani pemeriksaan latar belakang tambahan. Secara tradisional, mereka yang berada dalam jarak dekat dengan presiden - atau dalam hal ini presiden terpilih - diperiksa lebih dekat.

Sejauh ini, para pejabat mengatakan mereka belum mengidentifikasi anggota Garda yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut, tetapi penyelidikan sedang berlangsung.

Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Darat mengatakan Garda Nasional DC juga memberikan pelatihan tambahan kepada pasukan saat mereka tiba di ibu kota, sehingga mereka bisa mengidentifikasi dan melaporkan perilaku ekstremis kepada komandan mereka.

Angkatan Darat juga mengatakan sedang bekerja dengan FBI untuk mengidentifikasi orang-orang yang berpartisipasi dalam serangan Capitol, menambahkan, "segala jenis aktivitas yang melibatkan kekerasan, pembangkangan sipil, atau pelanggaran perdamaian dapat dihukum berdasarkan Uniform Code of Military Justice atau di bawah hukum negara bagian atau federal."