Merdeka.com - Menanggapi kemarahan luar biasa Presiden Donald Trump, 10 mantan Menteri Pertahanan AS memperingatkan pada Minggu, agar Trump tak melibatkan militer untuk mengatasi kecurangan Pemilu tak berdasar yang kerap dilontarkan Trump. Menurut para mantan pejabat ini, melibatkan militer akan menjerumuskan negara menjadi wilayah yang berbahaya, tak konstitusional, dan melanggar hukum.

Sepuluh mantan pejabat itu, berasal dari Demokrat dan Republik, menandatangani artikel opini yang diterbitkan di The Washington Post yang secara implisit mempertanyakan kesediaan Trump untuk mengikuti tugas Konstitusionalnya untuk melepaskan kekuasaan secara damai pada 20 Januari. Mereka menyatakan, setelah pemilihan 3 November dan rekapitulasi ulang di beberapa negara bagian, di samping sejumlah gugatan hukum yang gagal, hasilnya jelas, namun mereka tidak menyebutkan Trump dalam artikel tersebut.

"Masa untuk mempertanyakan hasilnya telah berlalu; masa penghitungan resmi suara elektoral (electoral college), sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi dan UU, telah tiba," tulis mereka, dilansir Al Arabiya, Senin (4/1).

Mereka juga memperingatkan agar Trump jangan menggunakan militer untuk mengubah hasil Pemilu.

“Upaya untuk melibatkan militer AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan tidak konstitusional,” tulis mereka.

"Pejabat sipil dan militer yang mengarahkan atau melaksanakan tindakan tersebut akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat dari tindakan mereka di republik kita."

Setia kepada Konstitusi

Sejumlah perwira militer senior, termasuk Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mengatakan secara terbuka dalam beberapa pekan terakhir, militer tidak memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu AS dan bahwa kesetiaan mereka adalah kepada Konstitusi, bukan kepada pemimpin individu atau partai politik.

Sepuluh mantan pemimpin Pentagon juga memperingatkan dalam artikel tersebut tentang bahaya menghalangi transisi penuh dan mulus di Departemen Pertahanan sebelum Hari Pelantikan sebagai bagian dari peralihan kekuasaan ke Presiden terpilih Joe Biden. Biden mengeluhkan upaya pejabat Pentagon yang ditunjuk Trump untuk menghalangi transisi.

Tanpa menyebutkan contoh spesifik, mantan menteri pertahanan menulis bahwa transfer kekuasaan “sering terjadi pada saat ketidakpastian internasional tentang kebijakan dan postur keamanan nasional AS,” menambahkan, “Itu bisa menjadi momen ketika bangsa rentan terhadap tindakan musuh yang memanfaatkan situasi ini. "

Minggu kemarin merupakan satu tahun pembunuhan Pemimpin Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassim Sulaimani yang dilakukan AS. Iran berjanji untuk membalas pembunuhan tersebut.

Beberapa hari terakhir, para pejabat AS mengatakan pihaknya sangat waspada atas potensi serangan Iran terhadap pasukan atau kepentingan AS di Timur Tengah.

Artikel opini di The Washington Post ditandatangani oleh Dick Cheney, William Perry, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, James Mattis dan Mark Esper. Mattis adalah Menteri Pertahanan pertama Trump; dia mengundurkan diri pada 2018 dan digantikan oleh Esper, yang dipecat hanya beberapa hari setelah pemilu 3 November.

The Washington Post melaporkan, gagasan untuk menulis opini dimulai dengan percakapan antara Cheney dan Eric Edelman, pensiunan duta besar dan mantan pejabat senior Pentagon, tentang upaya Trump menggunakan militer dalam beberapa hari mendatang.