Djarot Saiful Hidayat

PKS, kata Mardani, konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan UU Pilkada seperti dalam RUU Pemilu. Supaya memperbaiki kualitas Pemilu pada 2022, 2023 dan 2024.

PDI Perjuangan membuka peluang revisi terhadap UU Pemilu. Namun dengan catatan, revisi UU Pemilu tersebut tak mengubah jadwal Pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 perlu evaluasi kembali sistem keserentakan pemilihan presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Semua tergantung upaya Ganjar meningkatkan elektabilitasnya hingga menjelang Pemilu.

Ketua DPP PDIP ini mengajak untuk semua pihak membantu Anies mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa di kemudian hari.

Mantan Wali Kota Blitar ini menerangkan, gerakan yang dilakukan PDIP bukanlah gerakan yang berkelanjutan.

Djarot menyebut, apabila konsolidasi Demokrat kuat, maka tidak perlu khawatir ada intervensi dari luar atau dari pemerintahan.

Fraksi PDI Perjuangan tetap ngotot agar Pilkada serentak digelar 2024.

Untuk kesekian kalinya, Undang-Undang Pemilu akan diubah. Setelah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, Komisi II DPR kini tengah membahas draf RUU Pemilu. Isu utamanya adalah mengembalikan pilkada sesuai jadwal.

PDI Perjuangan menolak perubahan undang-undang terkait keserentakan Pilkada. Hal itu merespons normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sementara UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur Pilkada setelah 2020 akan digelar serentak nasional pada 2024.

Ia pun menyebut nama paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin (MA) yang dianggap kurang begitu paham pemerintahan yang baik, dan memakai strategi memecah belah. Ia pun mencontohkan, adanya upaya mendekati Jagad Hari Suseno, anak almarhum Pak Sutjipto (mantan Sekjen PDIP) yang juga kader PDIP.

"Konteksnya, Presiden mengingatkan kita semua agar jangan ada egoisme yang sempit yang memecah belah sesama warga bangsa. Dan sangat tepat disampaikan di depan sidang MPR untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75," kata Djarot, Sabtu (15/8).

"Semangat kebersamaan, solidaritas, gotong royong, religiusitas, musyawarah untuk mufakat, nilai-nilai kemanusiaan yang welas asih dan keadilan sosial mutlak diterjemahkan dalam bentuk regulasi kebijakan," kata Djarot.

DPP PDIP menunjuk Djarot Saiful Hidayat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut. Penunjukan ini menyusul mundurnya Japorman Saragih mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Sumut.

PDIP belum menentukan siapa yang bakal diusung di Pilkada Solo dan Medan. Di dua kota itu, anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan niatnya untuk ikut bertarung.

Djarot mengatakan, Proklamator RI Soekarno sudah mengingatkan kebudayaan dalam bentuk kreasi kultural, seperti seni musik, lagu, dan tari, jangan dianggap sebagai hiburan semata. Kebudayaan merupakan sumber utama penguatan jiwa sebuah bangsa.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sistem proporsional tertutup ini mengurangi politik uang yang kerap terjadi karena pertarungan bebas sistem proporsional terbuka.

Pemilu Serentak, Djarot Harap Tak Menimbulkan Banyak Korban. Menurut dia, ada sejumlah opsi terkait pelaksanaan pemilu serentak. Salah satunya pemilihan legislatif akan tetap berlangsung serentak. Hanya saja dipisahkan antara level nasional dan level daerah.

"Masih banyak yang kita pikirkan daripada kita terjebak pola-pola pikir yang membikin 'gaduh' untuk 2024,"

Tiga bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Achmad Purnomo, Teguh Prakosa dan Gibran Rakabuming Raka, menjalani fit and proper tes dalam proses Pilkada Solo 2020. Mereka telah hadir di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (10/2).