Dewan Perwakilan Rakyat

Ujang mengatakan, masyarakat juga harus memahami RUU Cipta Kerja diusulkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kritik pada RUU Cipta Kerja tidak bisa semuanya dibebankan pada DPR RI.

Data 2,3 juta pemilih tetap (DPT) KPU tahun 2014 diduga diretas dan diperjualbelikan di forum peretas.

Komisi IX DPR berharap, aturan ini tidak tumpang tindih lagi dengan aturan yang sudah ada.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai, kebijakan tersebut diambil pemerintah karena tak sanggup menopang dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, sektor ekonomi tak dapat beraktivitas normal di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah harus meminta persetujuan DPR dalam rencana pemberian dukungan dana mencapai Rp 153,15 triliun kepada BUMN yang di antaranya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Ia menyebut, putusan yang dikeluarkan PN Jaksel melebihi kewenangannya. Fahru meyakini bahwa para hakim mengetahui dan mempelajari Undang-undang Pemilu, namun tetap memaksa menyidangkan persoalan tersebut.

Kursi kosong paripurna DPR kembali tampak dalam penutupan masa persidangan II 2018-2019. Padahal, rapat ini adalah penutupan masa sidang DPR di tahun 2018 sebelum masa reses yang akan jatuh pada 14 Desember 2018.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Dalam rapat itu Baleg mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pandangan terkait RUU penyadapan.

Tujuh orang itu adalah Hasto Atmojo Seroyo, Brigjen Pol Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania Iskandar, Maneger Nasution dan Susilaningtyas.

Komisi I dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia-Spanyol dan Indonesia-Serbia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Tanjung menjelaskan, RUU ini sudah ditandatangani dan hasilnya akan diumumkan usai rapat paripurna.

Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan pembentukan Mahkamah Penerbangan. Sebab, kata dia, Mahkamah Penerbangan amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang sampai kini belum diwujudkan.

Dia menuturkan, para parpol lama yang duduk di DPR saat ini tak perlu 'risih' dengan gebrakan PSI tersebut. Sebab, di satu sisi, gebrakan itu menjelaskan kepada rakyat bahwa partai partai lama ini sudah kehilangan ide. Yakni ide perubahan, ide perbaikan dan ide ide yang bisa menjadi harapan publik.

"Ini kerja BKPM yang menurut hemat saya sangat jelek. Karena tidak bisa membawa investor datang ke sini," ujar Mekeng.

Polri masih mengkaji UU MD3 soal panggil paksa yang tak datang ke DPR. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian. Karena setiap ada kebijakan atau keputusan baru, pihaknya selalu melakukan pengkajian terlebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan pemerintah dan DPR tidak memasukkan Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP. Sebab, MK sudah pernah membatalkan pasal tersebut sebelumnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melakukan analisis terkait dengan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Analisis itu rencananya akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR menjadi sorotan setelah tersangka kasus pengadaan e-KTP itu menjadi penghuni rumah tahanan KPK. Sejumlah pihak mendesak Setnov segera mundur dari jabatannya agar tidak memperburuk citra DPR.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan menumpuknya gula hasil petani sebanyak ribuan ton di berbagai daerah harus segera disikapi serius oleh pemerintah, demi kelangsungan hajat hidup para petani gula. Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan harus memudahkan dan menguntungkan petani.

Apalagi KPK masih punya utang janji terkait penuntasan kasus besar seperti Bank Century dan kasus BLBI.

Dia berharap DPR segera merampungkan revisi terhadap UU terorisme agar menjadi pegangan yang kuat dalam memerangi tindak radikal yang ada. Apalagi Indonesia menjadi sasaran yang empuk di antara negara lain yang telah memiliki UU terorisme yang sangat kuat.