Dedi Mulyadi

Komisi IV DPR menyoroti persoalan limbah tailing, atau limbah yang dihasilkan dari proses produksi pengolahan bijih emas dan tembaga di Provinsi Papua.

Seorang tukang pulung barang bekas, Samsudin bikin kagum. Meski hidup serba terbatas, tak berarti dirinya tertinggal informasi nasional, bahkan dunia.

"Jadi demi ibu meninggalkan tempat kerja? Keren, hebat banget. Bapak ini luar biasa meninggalkan gaji besar di Kalimantan demi merawat ibu sampai meninggalnya," ucap Kang Dedi.

Anggota DPR, Dedi Mulyadi bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu dianggap inspiratif. Rela menikahi seorang duda yang sudah tak lagi bekerja karena mengalami sakit.

Kang Dedi Mulyadi memulai kegiatan dengan berangkat dari rumahnya di Lembur Pakuan pada pukul 06.00 WIB. Sebelum memimpin rapat di DPR RI, ia menyempatkan diri untuk menyusuri rumah warga di Purwakarta.

Anggota DPR Dedi Mulyadi tengah melakukan perjalanan di tol Cipali, Jumat (23/7). Di tengah perjalanan pulang, mendadak ada insiden kecelakaan. Sebuah mobil terguling di tengah jalan.

Kisah pilu dialami Nani Mulyani. Seorang ibu asal Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Dia menanggung pilu karena bayi yang baru dilahirkannya meninggal dunia. Dia juga ditahan pihak rumah sakit karena sang suami tak sanggup menanggung biaya Rp14 juta.

Dedi pun yakin untuk menangani hal tersebut Kementan tidak memiliki data sebaran dokter hewan di daerah. Padahal dokter tersebut bisa sangat membantu ternak di daerah yang terkena PMK.

Menurut Dedi, munculnya kritikan dari publik baiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Setjen DPR agar proyek gorden tidak dilanjutkan. Sebab, dengan kondisi yang terus berlanjut, malah membuat citra DPR menjadi kurang baik. Kata dia, alokasi anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.

Saat melakukan kunjungan pertama untuk penyegelan, Dedi optimis para pemilik kebun sawit ilegal segera melakukan pembenahan. Mulai dari sisi administratif, membayar denda hingga membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong dibuatnya Panitia Khusus (Pansus) terkait permasalahan minyak goreng. Pansus akan mencari tahu penyebab sebenarnya kelangkaan minyak goreng dan pelaku yang menimbun.

Politikus Golkar ini bahkan mengusulkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng di DPR RI. Hal ini demi mengungkap kelangkaan minyak goreng dan permainan dugaan mafia di dalamnya.

Dedi keberatan jika video dalam channelnya tersebut dianggap sebagai konten. Menurutnya, semua yang ia lakukan tidak dibuat rencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengungkap penyebab banjir di Kalimantan yang hingga kini belum surut.

"Kenapa belum populer banget? Karena Pak Airlangga orangnya tidak begitu suka dengan publisitas dulu, dan orangnya berbuat baik tapi kebaikannya jarang diketahui," ujar Dedi.

Dalam persidangan pengembangan perkara suap proyek bantuan provinsi di Kabupaten Indramayu itu ada dua, terdakwa yakni Siti Aisyah dan Ade Barkah. Keduanya didakwa menerima aliran uang untuk memuluskan bantuan provinsi untuk proyek di Indramayu.

Jaksa KPK, Feby Dwi, dalam persidangan itu mengonfirmasi perihal dugaan adanya aliran sejumlah uang dari Ade dan Siti untuk kepentingan dia yang maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu.

"DO langsung sama WNA? Tidak ada orang Indonesia yang bisa DO?" tanya Dedi Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Perum Bulog untuk memberikan beras kualitas premium untuk bantuan sosial. Bulog, juga perlu menarik beras yang tidak layak konsumsi yang ditemukan di sejumlah daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dedi Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta itu akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.