Dahlan Iskan

Mulai dari nama Gubernur Jatim Soekarwo hingga Kapolda Irjen Pol Machfud Arifin diusulkan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 untuk wilayah Jawa Timur. Ada juga nama mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Mereka dilarang mendekat ke lokasi pernikahan. Pasukan Paspampres menjaga mereka agar tak merangsek masuk.

Selain Syaifullah Yusuf (Wagub petahana) yang namanya selama ini kerab disebut, juga muncul nama Djarot Saiful Hidayat (Gubernur DKI Jakarta) dan Dahlan Iskan (Bos Jawa Pos Group).

Megawati bertemu Dahlan Iskan bahas Pilkada Jawa Timur. Agenda Megawati di Jawa sebagai bagian konsolidasi setelah sebelumnya DPP PDI Perjuangan menugaskan Wasekjen Ahmad Basarah untuk menemui dan berdialog dengan sejumlah kiai NU.

Banding dikabulkan, Dahlan Iskan bebas murni dari kasus korupsi. Dengan hal tersebut, secara otomatis, putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, tanggal 21 April 2017 Nomor: 242/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Sby, dibatalkan. Sebelumnya Dahlan divonis 2 tahun penjara.

Upaya banding yang diajukan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam perkara pelepasan aset milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni PT Panca Wira Usaha (PWU) dikabulkan Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur.

Saat ditanya apakah mantan Menteri BUMN itu akan ditetapkan sebagai tersangka kembali dalam kasus itu, ia menyatakan soal itu ditanyakan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Beli mobil listrik senilai Rp 4 M, Dahlan Iskan mau sindir Kejagung? Dahlan Iskan diduga melakukan korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik jenis mikrobus, dan elektrik eksekutif bus pada PT BRI (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero), untuk mengangkut peserta APEC di Bali 2013 silam.

Dahlan Iskan pamer mobil listrik baru, harganya Rp 4 miliar. Kini mobil yang datang satu pekan lalu tersebut dipamerkan di area parkir Gedung Graha Pena, Jalan Achmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Sehingga menjadi perhatian orang yang akan ke gedung Graha Pena.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tersandung tiga kasus korupsi. Pertama pelepasan aset BUMD Pemprov Jatim, dia divonis 2 tahun penjara dengan status tahanan kota. Kedua kasus mobil listrik yang kini berkasnya sudah lengkap. Ketiga kasus proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali, NTB.

Pihak Dahlan mengaku belum menunjuk tim penasihat hukum, sehingga minta penjadwalan ulang untuk penyerahan berkas kasus korupsi mobil listrik.

Dahlan Iskan divonis dua tahun penjara namun statusnya sebagai tahanan kota. Dahlan terbukti melakukan korupsi bersama-sama terkait pelepasan aset PT PWU.

Divonis dua tahun, Dahlan bilang 'Secara moral saya tanggung jawab'. Dahlan menilai vonis itu sebagai hukuman atas kesalahannya mengabdi menjadi Direktur Utama PT PWU. Belajar dari kasus hukum yang menimpanya, mantan Dirut PT PLN ini juga menitipkan pesan pada rekan-rekan sejawatnya.

Dahlan menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pikir-pikir.

Sidang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tahsin. Simpatisan Dahlan yang datang ke pengadilan terus menyuarakan takbir.

Said Didu sebut kasus menyeret Dahlan Iskan sinyal dikirim penguasa. Menurut dia, Dahlan sengaja ditarget untuk tunduk pada pemegang kekuasaan.

Bacakan duplik, kubu Dahlan tegaskan banyak fakta diabaikan jaksa. Sidang perkara pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa tanah bangunan di Kediri dan Tulungagung milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki agenda pembacaan duplik. Terdakwa, Dahlan Iskan tetap pada pendiriannya.

Bacakan duplik, Dahlan Iskan curhat di sidang penjualan aset PT PWU. Curhat itu disampaikan mantan Menteri BUMN itu sebelum sidang agenda duplik atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Kuasa hukum Dahlan Iskan sebut jaksa sembunyikan fakta persidangan. Penasihat hukum Dahlan Iskan menilai, jaksa tidak fair. Karena menyembunyikan berbagai fakta persidangan. Hal tersebut terlihat di persidangan dengan agenda pembacaan replik JPU.

Bacakan replik, Jaksa ngotot Dahlan Iskan telah melawan hukum. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tetap bersikukuh pada pendirian tuntutannya, di sidang dengan agenda replik di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sebab, JPU menilai, apa yang dilakukan terdakwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, melawan hukum.