Merdeka.com - Sudah dua kali debat capres dilakukan, pada 17 Januari 2019 dan 17 Februari 2019. Selama debat tersebut, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga menjelaskan berbagai penyelesaian masalah, sesuai dengan tema yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Banyak data dibeberkan dalam debat. Namun, data-data tersebut masih harus diteliti kembali, betul atau tidaknya. Berikut beberapa cek fakta tentang pernyataan Jokowi dan Prabowo selama debat capres:

Soal Impor Jagung

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo ( Jokowi), menyatakan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan. Seperti masalah impor jagung. Menurutnya, pada 2014, Indonesia melakukan 3,5 juta ton impor jagung. Terbaru, pada 2018, impor jagung sudah hanya 180.000 ton.

Pada 2012 impor jagung tercatat sebesar 1,69 juta ton, kemudian naik menjadi 3,19 juta ton di 2013, sebesar 3,25 juta ton di 2014 dan di 2015 sebesar 3,27 juta ton. Namun pada 2016 impor jagung hanya sebesar 900 ribu ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung dari Januari hingga September 2018 mencapai 481.471 ton naik jika dibandingkan posisi yang sama pada tahun lalu sebesar 360.355 ton. Secara nilai, impor jagung tahun ini sampai September mencapai USD 105 juta sementara tahun lalu USD 80 juta.

Sementara itu, impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai USD 150,54 juta. Meski demikian, tidak ada penjelasan jagung tersebut khusus pakan ternak atau konsumsi, atau bahan baku olahan industri.

Dengan demikian, ada sedikit perbedaan antara pernyataan Jokowi dan data BPS. Dalam debat tersebut pun Jokowi tidak menyebutkan impor jagung yang dimaksud untuk kebutuhan apa. Mengingat, jenis impor jagung berbeda-beda.

Masalah Luas Wilayah Jawa Tengah dan Malaysia

Saat debat 17 Januari 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyebut kata 'Jawa Tengah' lebih besar dari Malaysia. Prabowo awalnya menyebut tak pantas gaji seorang gubernur dengan provinsi yang besar hanya Rp 8 juta."Dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, APBD besar. Ini tidak realistis," kata Prabowo.Benarkah Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, luas wilayah Jateng pada tahun 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi.Sementara itu berdasarkan data Bank Dunia atau World Bank luas Malaysia adalah 328.550 kilometer persegi. Sementara itu jumlah penduduk Jawa Tengah menurut BPS tahun 2017 adalah 33 522 663. Sedangkan jumlah penduduk Malaysia berdasarkan Penerbitan Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2018 adalah 32,4 juta orang.

Masalah Kebakaran Hutan

Dalam debat capres pada 17 Februari 2019, Jokowi menyampaikan selama tiga tahun terakhir sudah tidak pernah terjadi kebakaran hutan. "Di bidang lingkungan hidup, kita ingin kebakaran hutan, lahan gambut tak terjadi lagi. sudah kita atasi, dalam 3 tahun tak terjadi kebakaran hutan, lahan gambut, dan itu kerja keras kita semua," kata Jokowi.Namun menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang Januari hingga 1 Juli 2017, luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai 20.000 hektare. Sementara, pada 2016, luas hutan yang terbakar sekitar 480.000 hektar di Indonesia.Sementara itu, berdasarkan data yang diterbitkan Dinas Kehutanan, terdapat 37.362 hektare lahan di Sumatera Selatan terbakar selama siaga Karhutla 2018. Kebakaran hutan dan lahan tersebar di 10 dari 17 kabupaten dan kota di provinsi itu.Jokowi juga merevisi ucapannya terkait kebakaran hutan. Dia menjelaskan selama tiga tahun terakhir kebakaran hutan turun drastis. Saat ini pihaknya sudah bisa menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Saat ini tidak ada lagi masalah asap yang sering dikomplain Singapura dan Malaysia. "Artinya bukan tidak ada, turun drastis, turun 85 persen lebih," kata Jokowi.

Gaji Gubernur Rp 8 Juta

Dalam debat capres pertama, Prabowo menyinggung perilaku koruptif para abdi negara dalam debat pertama pilpres 2019. Dia mengatakan gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta tidak realistis. Menurutnya, gaji kecil para aparat negara bisa menimbulkan memicu keinginan korupsi."Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," tegas Prabowo.Lalu benarkah gaji gubernur Rp 8 juta?Menurut Keputusan Presiden RI No. 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta. Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.