CEK FAKTA: Viral Surat Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ini Faktanya

Selasa, 22 September 2020 17:00 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta
CEK FAKTA: Viral Surat Penundaan Pilkada Serentak 2020, Ini Faktanya KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Beredar kembali surat penundaan Pilkada Serentak 2020 di media sosial. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

surat penundaan pilkada serentak
Kominfo

Ada empat poin dalam surat tersebut dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Plt Ketua DKPP Prof. Dr. Muhammad.

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, surat tersebut sudah beredar sejak Maret 2020. Saat itu, pihak KPU RI mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam artikel merdeka.com berjudul "Cegah Penyebaran Corona, KPU Tunda Tiga Tahapan Pilkada Serentak 2020" pada 22 Maret 2020, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda tiga tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman tanggal 21 Maret 2020, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait Covid-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan KPU," demikian tertulis dalam SE yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3). Dikutip dari Antara.

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Kemudian dalam artikel merdeka.com berjudul "Jokowi Putuskan Pilkada Tak Ditunda, Mahfud Sebut Semua Masukan Didengar" pada 22 September 2020, dijelaskan bahwa Presiden Jokowi tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi Pilkada serentak 2020 bersama para Sekjen Parpol. Pada sambutannya, Mahfud menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pilkada tidak perlu ditunda.

"Setelah mendengar pertimbangan kementerian dan lembaga bidang polhukam, Senin kemarin Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Pendapat presiden sudah disalurkan ke kemendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu dan sebagainya," kata Mahfud dalam video Kemenko Polhukam, Selasa (22/9).

Mahfud menyebut Jokowi telah mendengar semua pihak baik yang ingin menunda maupun ingin Pilkada lanjut, termasuk mendengar dan mempertimbangkan saran NU dan Muhammadiyah agar Pilkada ditunda.

"Presiden telah dengar dan pertimbangkan pendapat dan usul-usul dari semua didengar. Yang ingin tunda dan ingin lanjutkan, dari ormas seperti NU Muhammadiyah pun pendapatnya berbeda itu semua didengar, dan presiden mengadakan rapat atau berbicara secara khusus untuk bahas itu," terangnya.

Ia memastikan pertimbangan dan diskusi sudah dilakukan mendalam sebelum memutuskan Pilkada tidak ditunda.

"Jadi sudah mendalam semua sudah didengar. Alasan-alasan presiden satu, untuk menjamin hak konstitusi rakyat, untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang diatur dalam Undang-Undang," ucapnya.

Kesimpulan

Surat penundaan Pilkada Serentak 2020 yang beredar di media sosial memang benar, namun kini surat itu sudah tidak berlaku. Presiden Jokowi menegaskan tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 nanti.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini